Karimun – Komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan kembali ditegaskan saat pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) III Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karimun Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Selat Gelam, Tanjungbalai Karimun, Minggu (21/6/2026).
Mengusung tema “Dari Laut Karimun, Nelayan Berhimpun Maju dan Sejahtera”, forum organisasi nelayan terbesar di daerah tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha maritim, dan masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kelautan.
Dalam sambutannya, Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka ruang kemitraan dan komunikasi dengan siapa pun yang nantinya terpilih memimpin HNSI Kabupaten Karimun. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor kelautan.
“Pemerintah Kabupaten Karimun siap bermitra dan bersinergi dengan kepengurusan HNSI yang baru. Tujuannya satu, yakni memastikan nelayan Karimun semakin maju, produktif, dan sejahtera,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya membangun kesamaan persepsi antara aktivitas industri maritim dengan kepentingan nelayan tradisional. Sebagai daerah yang memiliki kawasan pertambangan laut, sedimentasi, hingga aktivitas labuh jangkar kapal internasional, Karimun membutuhkan tata kelola ruang laut yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan secara adil dan berkelanjutan.
“Laut ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ada aktivitas pertambangan, sedimentasi, hingga labuh jangkar. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki pemahaman yang sama agar setiap aktivitas berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Iskandarsyah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Karimun memiliki posisi yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Dengan komposisi wilayah sekitar 80 persen lautan dan hanya 20 persen daratan, sektor kelautan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi daerah.
Potensi besar tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan melalui konsep blue economy atau ekonomi biru yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Menurutnya, tata ruang laut yang terencana dengan baik tidak hanya menciptakan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aktivitas nelayan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Karimun juga tengah menyiapkan berbagai program penguatan sektor perikanan, mulai dari peningkatan bantuan bagi nelayan hingga pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan.
Di sisi lain, pemerintah berharap pembangunan dan investasi industri yang terus berkembang, khususnya di Pulau Karimun, dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap mata pencaharian nelayan.
“Nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu mereka harus terus didampingi, dibina, dan diperkuat agar mampu berkembang dan berhasil menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.
Muscab III HNSI Kabupaten Karimun diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru yang kuat dan visioner, tetapi juga melahirkan gagasan-gagasan strategis untuk memperkuat posisi nelayan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi maritim di Kabupaten Karimun.
Sapi’i
