Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/07/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan masa depan pengelolaan ruang dan pembangunan yang terus berkembang di Bali.
“Berbicara tentang masa depan Bali berarti berbicara mengenai bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy.
Untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang berkelanjutan di Bali, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa RTR harus menjadi landasan dalam setiap perencanaan pembangunan.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan. Tata ruang harus menjadi panglima sekaligus landasan bagi pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali juga diimbau untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat RDTR masih dalam proses integrasi. Saat ini, baru Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang seluruh RDTR-nya telah terintegrasi 100 persen dengan OSS.
“Saya pikir ini perlu didorong lebih kuat (boosting). Semoga dapat segera ditindaklanjuti agar RDTR benar-benar menjadi landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan serta berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Wamen Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan kepala lembaga dan BUMN. Selain membahas aspek tata ruang, forum ini juga mendiskusikan langkah-langkah strategis pembangunan Bali dari berbagai sektor, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, serta penerbangan atau aviasi.
Diskusi dipimpin langsung oleh Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pengembangan Bali harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus mengedepankan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Ini kembali menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Sebab, jika dilakukan secara asal-asalan, hal itu akan memicu bencana sekaligus menambah berbagai persoalan, baik di sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan,” tegas Menko IPK.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pihak turut menyampaikan paparan sebagai bahan pembahasan, di antaranya Gubernur Bali, I Wayan Koster; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut oleh Menko IPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo.
