Pidie Jaya – Praktik aparatur sipil negara (ASN) yang lebih betah di warung kopi ketimbang di kantor akhirnya disorot tajam. Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, melontarkan peringatan keras: tak ada lagi toleransi bagi pegawai yang “ngopi” saat jam dinas.
Peringatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (21/4/2026) malam, yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, para asisten, serta ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Pidie Jaya.
Dalam forum tersebut, Bupati secara tegas menyoroti kebiasaan buruk sejumlah ASN yang berkeliaran dan nongkrong di warung kopi saat jam kerja—sebuah praktik yang dinilai merusak disiplin dan menghambat pelayanan publik.
“Tempat kerja ASN itu di kantor, bukan di warung kopi. Saya ingatkan, jangan berkeliaran apalagi nongkrong saat jam dinas. Kalau masih dilakukan, siap-siap terima konsekuensinya,” tegasnya.
Menurutnya, perilaku tersebut bukan hanya melanggar disiplin, tetapi juga berdampak langsung pada buruknya pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana masyarakat mau dilayani kalau pegawainya justru tidak ada di tempat saat dibutuhkan?” sindirnya.
Nada keras juga disampaikan Wakil Bupati, Hasan Basri. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pemberhentian bagi pegawai yang membandel.
“Kami tidak akan diam. ASN yang menjadikan warung kopi sebagai kantor akan kami tindak. PPPK bisa diberhentikan, pegawai lain akan dievaluasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Pemkab Pidie Jaya berencana melakukan pengawasan langsung ke warung-warung kopi yang selama ini diduga menjadi “kantor bayangan” bagi sejumlah ASN. Mulai April 2026, monitoring akan dilakukan secara rutin.
“Kalau kedapatan nongkrong saat jam kerja, akan langsung kami proses sesuai aturan,” tambahnya.
Langkah tegas ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi birokrasi di Pidie Jaya. Apakah peringatan keras ini benar-benar ditegakkan, atau hanya sebatas retorika? Waktu yang akan menjawab. (Herry)
