Kabupaten Bekasi, investigasi.news– Kelurahan Jatimulya akhirnya mengeksekusi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang akan digunakan untuk pembangunan Kantor Kelurahan Jatimulya. Lahan tersebut berada di satu area dengan masjid.
Terlihat rombongan warga mendatangi lahan yang akan dijadikan kantor kelurahan. Namun, pagar lahan tersebut sempat dikunci oleh warga yang menolak penggunaan lahan fasos-fasum untuk pembangunan kantor, dengan alasan lahan tersebut dibutuhkan sebagai area parkir, terutama saat salat Jumat.
Situasi sempat memanas dan terjadi aksi dorong-mendorong antara warga. Akhirnya, pagar berhasil dibuka, dan warga bersama petugas langsung memasang pembatas antara lahan masjid dan lahan yang akan dijadikan kantor kelurahan. Proses pemasangan pagar ini dikawal oleh Satpol PP, petugas desa, serta pihak kecamatan.
Lurah Jatimulya, Acep, saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa selama ini Kelurahan Jatimulya belum memiliki kantor sendiri.
“Kantor yang ada saat ini berdiri di atas tanah milik warga dan kondisinya sangat sempit. Saat melayani tamu, terkadang kami harus menggunakan lahan masjid. Karena itu, pada tahun 2023 saya mengajukan permohonan kepada Pj. Bupati Dedi agar Jatimulya memiliki kantor sendiri. Alhamdulillah, kini permohonan itu disetujui oleh Bupati Ade Kuswara,” ujarnya.
Menurut Lurah Acep, lahan fasos-fasum tersebut merupakan aset pemerintah sejak masa Bupati Suko Hartono.
“Lahan ini sudah diberikan hak pengelolaannya sekitar 2.000 meter untuk masjid. Berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan tanah fasos-fasum, memang ada hak-hak yang harus diberikan untuk sarana ibadah, taman bermain, dan lainnya. Saat ini masih ada sisa sekitar 3.000 meter, dan kami hanya menggunakan 1.500 meter untuk kantor kelurahan—dengan bangunan seluas 600 meter, sisanya untuk halaman. Artinya, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan bersama,” jelasnya.
Acep menegaskan agar masyarakat tidak salah paham terhadap kebijakan pemerintah.
“Tujuan pembangunan kantor ini agar pelayanan kepada masyarakat lebih nyaman, aman, dan tertib—layaknya pelayanan di bank, dengan tempat duduk, AC, dan ruang tunggu yang memadai. Jumlah penduduk kita mencapai 110 ribu jiwa. Jadi, kabar yang menyebut masjid akan dirobohkan itu tidak benar. Hari ini buktinya, tidak ada perobohan masjid, hanya pembangunan kantor kelurahan di lahan yang memang sudah disediakan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ade Kuswara, Satpol PP, Kepolisian, TNI, Karang Taruna, serta forum RW dan RT yang turut membantu menyelesaikan permasalahan ini.
“Anggap saja ini pelajaran bagi semua pihak agar tidak mudah terprovokasi dan bisa memilah mana hak dan bukan hak. Dengarkan berita yang benar, bukan isu yang belum jelas kebenarannya. Walaupun tadi sempat ada sedikit gesekan, Alhamdulillah semuanya sudah selesai,” pungkasnya. Roni
