Ende, Investigasi.News — Memasuki hari ketujuh pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, perhatian terhadap efektivitas distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak terus menjadi sorotan.
Anggota DPRD Kabupaten Ende, Nando Watu, memilih melakukan fungsi pengawasan langsung di pusat dapur dan gudang logistik BPBD Kabupaten Ende pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Sejak pagi hingga sore, ia memantau proses penerimaan, penyusunan, hingga pendistribusian berbagai bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada desa-desa terdampak bencana.
Informasi mengenai hasil pemantauan tersebut disampaikan Nando Watu melalui akun media sosial resminya. Selama beberapa hari sebelumnya dirinya lebih banyak turun ke lapangan, bertemu korban, melihat kondisi kerusakan rumah, serta berdialog dengan masyarakat.
Namun, sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, ia menilai penting untuk melihat langsung bagaimana mekanisme bantuan pemerintah dikelola dari pusat logistik.
Berdasarkan hasil pemantauannya, bantuan yang tersedia di BPBD Kabupaten Ende antara lain berupa beras, telur ayam, minyak goreng, mi instan goreng dan kuah, susu, Pop Mie, popok bayi, selimut, terpal, serta spons atau alas tidur.
Bantuan tersebut kemudian didistribusikan berdasarkan data kebutuhan dan tingkat kerusakan yang dilaporkan oleh masing-masing desa.
Nando menjelaskan, mekanisme yang diterapkan mengharuskan desa membawa data korban serta tingkat kerusakan, baik kategori rusak berat, sedang maupun ringan. Desa juga diminta melampirkan daftar kebutuhan atau item bantuan yang diperlukan masyarakat.
Menurutnya, pola tersebut secara prinsip dapat membantu memastikan bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi.
Salah satu temuan Nando adalah proses pelayanan bantuan dilakukan langsung kepada desa yang hadir membawa data, bukan melalui perwakilan kecamatan.
Konsekuensinya, desa yang belum datang ke kantor BPBD secara otomatis belum memperoleh bantuan melalui mekanisme tersebut.
Karena itu, Nando meminta desa-desa yang belum mengambil bantuan agar segera berkoordinasi dan mengambil logistik yang tersedia di kantor BPBD sesuai kebutuhan serta data masyarakat terdampak.
“Belum semua desa yang hadir. Artinya, bagi desa yang tidak hadir otomatis belum mendapat sentuhan bantuan,” demikian inti temuan Nando dalam pemantauannya.
Persoalan lain yang ditemukan adalah ketersediaan stok logistik yang bersifat variatif. Jumlah dan jenis barang yang tersedia tidak selalu sama dan dalam kondisi tertentu terbatas. Akibatnya, tidak seluruh permintaan yang diajukan desa dapat dipenuhi secara sekaligus.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak terus berkembang, sementara ketersediaan logistik harus disesuaikan dengan stok yang berada di pusat distribusi.
Di sisi lain, data korban dan tingkat kerusakan yang menjadi dasar pendistribusian juga masih mengalami perubahan.
Nando menyebut laporan dari masing-masing desa maupun kecamatan terkait data korban bencana masih terus diperbarui hingga 22 Agustus 2026.
Dalam fungsi pengawasannya, Nando juga menyoroti belum tersedianya informasi yang dinilai cukup jelas mengenai alur dan proses penerimaan bantuan di pusat logistik.
Sebagian proses administrasi, menurut hasil pengamatannya, masih dilakukan secara manual dengan menggunakan pencatatan tulisan tangan.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pencatatan, pemutakhiran data, maupun penelusuran distribusi apabila tidak dikelola dengan sistem administrasi yang lebih tertib.
Transparansi mengenai bantuan yang masuk, jenis dan jumlah logistik, desa penerima, jumlah bantuan yang disalurkan, serta stok yang tersisa menjadi penting dalam kondisi darurat seperti saat ini.
Pemantauan di lapangan juga diwarnai persoalan pelayanan. Nando menyebut sempat terjadi perselisihan ringan dan adu mulut antara pihak desa dengan petugas.
Persoalan tersebut dipicu adanya desa yang telah datang sejak pagi dan menunggu cukup lama, tetapi hingga sore hari belum menerima bantuan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa selain persoalan ketersediaan logistik, kapasitas pengelolaan dan kecepatan pelayanan di pusat distribusi juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Nando juga menilai keberadaan relawan tambahan di kantor BPBD sangat dibutuhkan. Relawan dapat membantu proses penyusunan, pengaturan, pencatatan, serta manajemen stok logistik di pusat posko sehingga petugas dapat bekerja lebih efektif menghadapi tingginya kebutuhan masyarakat pascabencana.
Keterlibatan relawan, tentu dengan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan tanpa mengabaikan aspek administrasi dan akuntabilitas.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende, Nando menegaskan bahwa kehadirannya di pusat logistik merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam membantu masyarakat terdampak gempa, baik pemerintah, petugas, relawan maupun elemen masyarakat lainnya.
Namun, menurutnya, situasi darurat juga harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara bersama-sama. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bantuan yang telah tersedia dapat benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Bantuan yang ada harus sampai pada sasaran dan bermanfaat bagi penerima manfaat,” menjadi pesan utama dari hasil pemantauannya.
Temuan di pusat logistik BPBD Kabupaten Ende menunjukkan bahwa persoalan penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi juga menyangkut bagaimana bantuan tersebut dicatat, dikelola, diprioritaskan dan didistribusikan kepada korban.
Dengan data korban yang masih berubah, stok logistik yang terbatas, sebagian proses administrasi yang masih manual, serta adanya desa yang belum mengambil bantuan, diperlukan pembaruan sistem informasi dan koordinasi yang lebih cepat antara BPBD, pemerintah desa, kecamatan dan seluruh unsur penanganan bencana.
Pada tahap tanggap darurat, setiap keterlambatan distribusi dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan.
Karena itu, transparansi data dan distribusi, penguatan sumber daya manusia, serta evaluasi berkala menjadi penting agar bantuan pemerintah tidak berhenti di pusat logistik, tetapi benar-benar tiba di tangan masyarakat terdampak.
(Severinus T. Laga)
