Situbondo, investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial kembali menyiapkan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor hasil tembakau. Pada tahun 2026, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) direncanakan menyasar 4.444 keluarga.
Program tersebut diperuntukkan bagi keluarga buruh tembakau dan pekerja pabrik rokok yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas industri hasil tembakau di Kabupaten Situbondo.
Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan DBHCHT untuk mendukung perlindungan sosial masyarakat. Pemerintah daerah berupaya memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang sesuai dengan ketentuan dan kriteria penerima.
Pengelolaan program BLT DBHCHT 2026 dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Bidang tersebut memiliki peran dalam proses koordinasi dan penyiapan data calon penerima bantuan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Hj. Eviana Anggriasih, S.E., mengatakan proses persiapan penyaluran masih terus dilakukan, terutama berkaitan dengan validasi data penerima.
Menurut Eviana, verifikasi data menjadi tahapan penting agar bantuan yang disiapkan pemerintah tidak salah sasaran. Karena itu, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
“Yang paling penting adalah memastikan data penerima benar-benar valid dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kami terus melakukan koordinasi dan verifikasi bersama instansi terkait,” ujar Eviana, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut antara lain melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo serta sejumlah instansi daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan data buruh tembakau dan pekerja hasil tembakau.
Proses pemutakhiran data dilakukan untuk mencocokkan identitas dan kondisi calon penerima. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan kemungkinan adanya penerima yang tidak memenuhi persyaratan.
Eviana menambahkan bahwa ketepatan sasaran menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program BLT DBHCHT. Pemerintah tidak ingin bantuan yang berasal dari anggaran DBHCHT justru diterima oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok sasaran.
“Verifikasi ini kami lakukan bersama-sama supaya data yang digunakan nantinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebanyak 4.444 keluarga menjadi target penerima BLT DBHCHT 2026. Mereka berasal dari kelompok buruh tembakau maupun pekerja yang terlibat dalam aktivitas pabrik rokok.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan dukungan ekonomi bagi keluarga penerima. Terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau dan industri hasil tembakau.
Keberadaan program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika sektor hasil tembakau. Buruh dan pekerja yang berada dalam rantai industri tersebut menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian melalui pemanfaatan DBHCHT.
Dinas Sosial bersama instansi terkait saat ini masih fokus pada tahapan koordinasi dan verifikasi. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas serta mencermati data calon penerima sebelum program memasuki tahap penyaluran.
Data yang telah diverifikasi nantinya menjadi dasar dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah berharap seluruh proses administrasi dapat berjalan dengan tertib sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Eviana menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan karena data penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan sektor pertanian tembakau dan industri hasil tembakau.
Selain memastikan ketepatan data, koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program. Setiap tahapan diharapkan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai aturan yang berlaku.
BLT DBHCHT 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi 4.444 keluarga penerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi buruh tembakau dan pekerja rokok.
Dengan masih berlangsungnya proses verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memastikan persiapan program terus berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen agar pemanfaatan DBHCHT dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang memang menjadi sasaran program.
Program BLT DBHCHT 2026 tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap kelompok pekerja yang memiliki peran penting dalam rantai industri hasil tembakau. Melalui proses pendataan dan verifikasi yang lebih cermat, bantuan diharapkan dapat tersalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. (Agus)
