TAPANULI TENGAH, INVESTIGASI.NEWS — Kepala Dinas Sosial Tapteng Faisal Fahmi Lubis, S.Sos menyatakan pintu pemutakhiran data Jaminan Hidup Jadup telah resmi ditutup. Tidak ada lagi proses input nama baru ke dalam sistem, per Senin [24/8/2026].
Pernyataan itu disampaikan Faisal di hadapan sejumlah warga dari Kelurahan Aek Sitio-tio dan Kelurahan Kalangan yang mendatangi Kantor Dinas Sosial. Kedatangan warga untuk menuntut kejelasan data penerima Jadup bagi korban bencana tanah longsor dan banjir bandang November 2025.
“Data sudah kita tutup. Kalau ada warga yang merasa keberatan, silakan datang ke kantor camat dan lurah untuk mengajukan keberatan,” kata Faisal.
WARGA KELUHKAN DATA TIDAK SESUAI
Sebelumnya, warga memprotes adanya ketidaksesuaian data. Mereka menyebut korban dengan rumah rusak berat tidak terdaftar, sementara warga yang tidak terdampak justru masuk daftar penerima karena diduga dekat dengan perangkat.
Bagi warga, penutupan data sepihak di tengah masih adanya korban yang belum terdata memunculkan kekhawatiran baru.
PENUTUPAN DATA SEPIHAK
Keputusan Dinsos Tapteng menutup pendataan Jadup berpotensi menimbulkan 3 dampak sosial serius:
Pertama, hilangnya Kepercayaan.
Ketika warga merasa rumahnya rusak berat tapi tidak masuk daftar, sementara yang tidak terdampak justru dapat, maka kepercayaan kepada pemerintah dan perangkat desa akan runtuh. Warga akan menganggap pendataan tidak adil.
Kedua, Kecemburuan Sosial.
Bantuan pascabencana yang tidak tepat sasaran adalah pemicu utama konflik horizontal. Kalimat “dekat dengan perangkat” yang muncul di aksi adalah bukti awal benih kecemburuan itu sudah tumbuh di tengah masyarakat.
Ketiga, Melemahkan Pemulihan Pascabencana.
Tujuan Jadup adalah memulihkan kehidupan korban. Jika korban yang paling terdampak justru tidak terbantu karena terkunci administrasi, maka pemulihan akan berjalan lambat dan tidak merata.
PEMERINTAH DIMINTA BUKA “PINTU DARURAT VERIFIKASI”
Penutupan data tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memverifikasi. Pemerintah perlu berani membuka “pintu darurat” verifikasi.
Transparansi bukan hanya mengumumkan daftar, tapi juga berani mengoreksi jika ada kesalahan.
Peringatan Hari Jadi Tapteng ke-81 seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, bukan justru mengujinya.
(wr warasi)
