Situbondo, investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor kesehatan melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tahun ini, anggaran puluhan miliar rupiah disiapkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang semakin luas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo memperoleh alokasi DBHCHT sebesar Rp26,2 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan strategis, terutama pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
Porsi terbesar dari anggaran tersebut diberikan untuk mendukung Program Berobat Gratis Tanpa Batas atau Berantas. Program ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Faktor kemampuan ekonomi maupun jarak tempat tinggal diharapkan tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Susilo, membenarkan adanya alokasi DBHCHT tersebut. Menurut dia, dana yang diterima Dinas Kesehatan diprioritaskan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Total alokasi dana DBHCHT tahun 2026 untuk Dinas Kesehatan Situbondo sebesar Rp26,2 miliar,” kata Dwi Susilo, Senin (24/8/2026).
Dari jumlah tersebut, Rp22,6 miliar dialokasikan khusus untuk pembiayaan Program Berantas. Besarnya porsi anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan program pelayanan kesehatan gratis tersebut.
Dwi menjelaskan, Program Berantas diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih merata. Tidak hanya warga yang berada di kawasan perkotaan, masyarakat di wilayah pedesaan juga menjadi sasaran pelayanan.
Selain pembiayaan Program Berantas, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk mendukung para kader Posyandu. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,6 miliar untuk insentif kader Posyandu.
Menurut Dwi, kader Posyandu memiliki posisi penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat. Mereka menjadi bagian dari sistem pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga di tingkat desa.
Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap para kader yang selama ini membantu berbagai kegiatan kesehatan masyarakat.
Mulai dari pelayanan Posyandu hingga kegiatan pemantauan kesehatan warga, peran kader dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Situbondo masih membuka peluang untuk menambah anggaran bagi Program Berantas. Tambahan pembiayaan tersebut akan dibahas melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2026.
Dwi Susilo menyebutkan terdapat rencana penambahan dana sebesar Rp6,35 miliar yang akan diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk memperkuat pembiayaan Program Berantas.
“Ada rencana penambahan dana DBHCHT dari Pemkab Situbondo ke Dinas Kesehatan untuk Program Berantas sebesar Rp6,35 miliar yang akan dimasukkan melalui Perubahan APBD Tahun 2026,” ungkapnya.
Jika tambahan anggaran tersebut terealisasi, dukungan pembiayaan terhadap Program Berantas akan semakin kuat. Pemerintah daerah berharap cakupan masyarakat penerima manfaat juga dapat terus diperluas.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Pemanfaatan DBHCHT untuk sektor kesehatan juga diharapkan tidak berhenti pada pembiayaan layanan gratis. Pemerintah ingin memastikan anggaran tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Dukungan terhadap kader Posyandu menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. Sebab, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat membutuhkan keterlibatan tenaga kesehatan dan kader hingga tingkat paling bawah.
Dengan total alokasi Rp26,2 miliar dan rencana tambahan Rp6,35 miliar melalui Perubahan APBD 2026, Pemkab Situbondo menargetkan pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat. Optimalisasi DBHCHT pun diharapkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama melalui Program Berantas dan penguatan pelayanan kesehatan dasar di desa. (Agus)
