ENDE, Investigasi.News — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende mengungkap perkembangan penanganan warga terdampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Hingga 23 September 2026, sekitar 11.000 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak, sementara penyaluran bantuan logistik dan pendataan kerusakan rumah masih terus dilakukan.
Kepala BPBD Kabupaten Ende, dalam wawancara dengan Investigasi.News, Rabu (23/9/2026), mengatakan masa tanggap darurat telah berlangsung sejak 15 Agustus dan kini penanganan memasuki hari ke-10 masa transisi darurat.
Menurutnya, lebih dari 12.000 paket logistik telah disalurkan kepada warga terdampak. Selain itu, bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah dialokasikan untuk sekitar 59.000 jiwa dengan total sekitar 299 ton beras.
Dalam pendistribusian bantuan, BPBD menerapkan strategi jemput bola dengan melibatkan lurah, kepala desa dan camat. Langkah tersebut dilakukan karena dampak gempa tersebar hampir di seluruh kecamatan hingga desa dan dusun.
“Penanganan melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, Satpol PP dan relawan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak,” kata Kepala BPBD.
Meski penyaluran terus dilakukan, BPBD mengakui masih terdapat warga terdampak yang belum ter-cover dalam laporan awal dari desa maupun kelurahan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memastikan seluruh korban memperoleh bantuan dan masuk dalam pendataan kerusakan.
BPBD menyebut telah menerjunkan tim relawan untuk melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah yang dilaporkan belum terjangkau pendataan. Salah satunya dilakukan di wilayah Waturaka.
Setiap informasi yang masuk dari masyarakat maupun pihak lain, kata Kepala BPBD, akan ditindaklanjuti untuk memastikan kondisi di lapangan.
Pendataan kerusakan rumah juga dilakukan secara bertahap. Pada gelombang pertama tercatat sekitar 7.030 unit rumah, sedangkan gelombang kedua mencapai sekitar 4.300 unit.
Rumah warga yang belum masuk dalam pendataan akan diakomodasi pada gelombang berikutnya. Artinya, proses pendataan belum sepenuhnya selesai dan angka kerusakan masih berpotensi berubah seiring verifikasi lapangan.
Memasuki masa transisi darurat, penanganan tidak lagi hanya berfokus pada distribusi logistik, tetapi mulai diarahkan pada pemulihan kebutuhan dasar dan tempat tinggal warga terdampak.
BPBD saat ini memprioritaskan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat, pembukaan akses jalan bersama Dinas PUPR, serta persiapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulan bagi warga terdampak sesuai hasil pendataan dan verifikasi kerusakan.
Di tengah munculnya informasi mengenai bantuan yang disebut menumpuk di posko, BPBD membantah adanya penumpukan bantuan yang tidak segera disalurkan.
Menurut BPBD, sebagian barang yang terlihat berada di posko merupakan bantuan yang baru tiba dari para penyumbang, di antaranya kelompok Meratus, Porsche Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Batubara.
Bantuan tersebut, kata BPBD, selanjutnya akan didistribusikan kepada warga sesuai kebutuhan dan hasil pendataan di lapangan.
BPBD Kabupaten Ende mengimbau warga terdampak dengan kondisi rumah rusak berat maupun sedang yang belum masuk dalam pendataan agar segera melapor.
Laporan dapat disampaikan melalui lurah, pemerintah desa maupun langsung ke Posko BPBD Kabupaten Ende. Langkah tersebut penting agar warga yang belum tercatat dapat diverifikasi dan diakomodasi dalam proses pendataan berikutnya.
BPBD juga meminta masyarakat tetap tenang menghadapi fase pascagempa yang masih berlangsung.
Di sisi lain, proses pendataan, distribusi bantuan dan pembangunan hunian menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu terus didukung dan dilaporkan agar tidak ada warga terdampak yang tertinggal dalam proses pemulihan.
(Severinus T. Laga)
