Jakarta, investigasi.news– Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya sebatas pembuat regulasi, tetapi juga pengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang digelar di Hotel Mercure Rekso Jakarta Kota, mulai 22 hingga 24 Oktober 2025.
Selama tiga hari, para wakil rakyat Kota Bingkuang ini mendapatkan pembekalan intensif mengenai penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan—tiga pilar utama dalam menjalankan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kegiatan ini mengusung tema:
“Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Perencanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Keuangan dan Peraturan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik.”
Tema tersebut menggambarkan komitmen DPRD Kota Padang untuk terus beradaptasi terhadap tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin menuntut ketepatan, transparansi, dan inovasi.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan bahwa Bimtek bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan sebuah investasi pengetahuan bagi anggota dewan agar dapat menjalankan fungsi kedewanan secara lebih efektif.
“Bimtek ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat kapasitas kita sebagai wakil rakyat. Melalui kegiatan ini, kita belajar untuk memahami regulasi dengan lebih mendalam, agar setiap kebijakan yang kita hasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD dituntut untuk lebih profesional dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman serta tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan pelayanan berkualitas.
“Sebagai lembaga legislatif, kita tidak hanya menyusun kebijakan. Kita juga wajib mengawal pelaksanaannya agar setiap kebijakan dan anggaran daerah betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Padang, H. Hendrizal Azhar, SH., MM, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial anggota dewan.
“Tujuan utama Bimtek ini adalah agar anggota DPRD memiliki pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme perencanaan anggaran, akuntabilitas keuangan, serta pengawasan program daerah. Ketiga fungsi ini merupakan fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” jelas Hendrizal.
Selama kegiatan, para peserta memperoleh materi dari narasumber berkompeten, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pakar kebijakan publik, dan akademisi dari LPPM STKIP Kusuma Negara.
Topik pembahasan mencakup strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sinergi DPRD dan TAPD dalam penyusunan APBD, pengelolaan serta pengawasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan, hingga regulasi transparansi dan akuntabilitas publik.
Kegiatan yang terlaksana atas kerja sama Sekretariat DPRD Kota Padang dengan LPPM STKIP Kusuma Negara ini dibiayai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Suasana Bimtek tampak hidup dan interaktif. Para anggota dewan aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menutup kegiatan, Ketua DPRD Muharlion menegaskan kembali pentingnya peningkatan kapasitas dan semangat belajar berkelanjutan bagi setiap wakil rakyat.
“Sebagai pelayan publik, kita harus terus memperbaiki diri, meningkatkan profesionalisme, dan bekerja dengan hati. Hasil dari kegiatan ini harus tampak nyata dalam kinerja DPRD dan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujarnya penuh optimisme.
Dengan semangat kebersamaan dan tekad kuat untuk melayani masyarakat Kota Padang secara lebih baik, Bimtek DPRD Kota Padang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Adv
