BOBONG, Investigasi.News — Antrean panjang kendaraan bermotor di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, kembali menyoroti persoalan klasik yang belum kunjung teratasi: keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Keterbatasan Pertalite berpotensi mengganggu mobilitas warga, meningkatkan biaya transportasi, menghambat distribusi barang, hingga menekan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Persoalan tersebut kian pelik karena SPBU Bobong dilaporkan hanya memperoleh kuota Pertalite sebanyak 70 kiloliter per bulan. Sementara itu, kebutuhan BBM terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun mobil pribadi.
Di sisi lain, meskipun Pertamax tersedia, perbedaan harga dengan Pertalite membuat sebagian besar pengguna kendaraan tetap bergantung pada BBM jenis Pertalite. Akibatnya, ketika pasokan terbatas, antrean panjang pun sulit dihindari.
Ironisnya, SPBU Bobong merupakan satu-satunya SPBU di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memperoleh BBM. Pelayanannya tidak hanya menjangkau warga Bobong, tetapi juga pengguna kendaraan dari wilayah sekitar, terutama Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede.
Situasi ini mendapat sorotan dari Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Pulau Taliabu, Jusril Ode. Ia mendesak pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah konkret untuk menambah kuota Pertalite agar kebutuhan masyarakat tidak terus terbentur keterbatasan pasokan.
Menurut Jusril, ketimpangan antara kuota yang tersedia dan kebutuhan riil masyarakat harus menjadi perhatian serius. Apalagi, ketergantungan terhadap satu SPBU membuat pelayanan BBM di wilayah tersebut sangat rentan ketika pasokan tidak mampu mengimbangi permintaan.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat Pulau Taliabu saat ini. Penambahan kuota Pertalite menjadi kebutuhan mendesak, mengingat SPBU Bobong merupakan satu-satunya SPBU di ibu kota kabupaten yang melayani masyarakat dari sejumlah wilayah,” ujar Jusril saat dimintai tanggapan, Sabtu (24/10/2026).
Ia juga menyoroti tingginya harga Pertalite yang didatangkan dari daerah lain, termasuk Banggai, Sulawesi Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut semakin membebani masyarakat yang terpaksa mencari alternatif pasokan ketika Pertalite di SPBU Bobong sulit diperoleh.
Di tengah tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan transportasi, masyarakat kembali dihadapkan pada pilihan sulit: mengantre panjang demi mendapatkan BBM atau membeli dari sumber lain dengan harga yang disebut jauh lebih tinggi.
Jusril mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah menyurati PT Pertamina Patra Niaga secara khusus untuk meminta penambahan kuota Pertalite. Namun, hingga kini, ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai tindak lanjut maupun realisasi permohonan tersebut.
Karena itu, ia berharap antrean panjang yang kembali terjadi di depan SPBU Bobong menjadi momentum bagi pemerintah dan Pertamina untuk mengevaluasi kecukupan kuota BBM di Pulau Taliabu.
“Dengan antrean panjang yang terjadi akhir-akhir ini, mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk benar-benar hadir dan mewujudkan penambahan kuota BBM, terutama Pertalite,” harapnya.
Persoalan ini membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar menunggu antrean kembali mengular. Pertamina Patra Niaga perlu memberikan kejelasan mengenai kecukupan kuota Pertalite untuk Pulau Taliabu, sementara pemerintah daerah diharapkan terus mengawal permohonan penambahan pasokan agar kebutuhan masyarakat tidak berlarut-larut terabaikan.
Sebab, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, BBM bukan hanya kebutuhan kendaraan, melainkan juga penopang aktivitas ekonomi, kelancaran distribusi barang, dan kehidupan sehari-hari. Ketika pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor kehidupan warga.
Kini, masyarakat Pulau Taliabu menanti langkah nyata pemerintah dan Pertamina. Apakah kuota Pertalite akan segera ditambah, atau antrean panjang di SPBU Bobong akan terus menjadi pemandangan yang berulang?
(Jk)
