KOTAMOBAGU,Investigasi.News – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dengan mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap kasus kekerasan ditangani secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar korban tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh.
Komitmen itu diwujudkan melalui Rapat Supervisi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kotamobagu.
Rapat tersebut dihadiri Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara Marsel S. Silom, S.E., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu Ariel Denny Pasangkin, S.H., KBO Satreskrim Polres Kotamobagu Iptu Irwan Pakaya, S.H. bersama jajaran penyidik, Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu, perwakilan Dinas Sosial, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam membangun sistem penanganan yang lebih efektif, mulai dari proses pelaporan, pendampingan korban, penegakan hukum, hingga layanan rehabilitasi.
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar setiap korban memperoleh hak-haknya secara utuh.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Korban tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta jaminan keberlanjutan pelayanan hingga benar-benar pulih,” tegas Sahaya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya membangun sistem perlindungan yang terintegrasi sehingga setiap laporan kekerasan dapat ditangani secara cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan korban.
Ia menilai pelayanan yang responsif harus didukung koordinasi yang kuat antarlembaga, sehingga tidak ada korban yang mengalami keterlambatan penanganan maupun kesulitan dalam memperoleh layanan hukum dan pemulihan.
Selain memperkuat koordinasi, rapat supervisi dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme penanganan perkara, mengevaluasi berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban kekerasan.
Berbagai masukan dari aparat penegak hukum, UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara, UPTD PPA Kota Kotamobagu, serta perangkat daerah menjadi bahan evaluasi bersama dalam menyusun pola kerja yang lebih efektif dan terintegrasi.
Pemerintah Kota Kotamobagu berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh melalui layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan pendampingan hingga korban kembali menjalani kehidupan secara normal.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M dan Rendy V Mangkat, SH.MH., dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berpihak kepada kelompok rentan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkot Kotamobagu optimistis mampu menciptakan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, sekaligus membangun lingkungan yang aman, ramah, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya itu diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban serta mendukung terwujudnya Kota Kotamobagu yang aman, adil, dan sejahtera.(**)
