PADANG, investigasi.news — Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Sumatera Barat, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penataan ruang laut serta pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Sumatera.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut dalam Mendukung Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Kepala BPRL Padang, Rahmat Irfansyah, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi ant instansi dalam pengelolaan ruang laut.
“ Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan ruang laut, sehingga pelaksanaan program kelautan dan perikanan di wilayah Sumatera dapat berjalan secara terpadu dan sesuai dengan prioritas nasional,” kata Rahmat di Padang, Jumat.
Menurut dia, forum tersebut mempertemukan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di wilayah Sumatera.
BPRL Padang berupaya membangun sinergi dan kolaborasi multipihak melalui forum yang diselenggarakan secara luring maupun daring. Kegiatan itu diikuti sekitar 776 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan di bidang penataan ruang laut.
“Kami mencoba menggalang sinergi dan kolaborasi multipihak seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penataan ruang laut dalam satu forum, baik secara luring maupun daring,” ujarnya.
Rahmat menegaskan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perencanaan ruang laut yang tertib, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan berbagai pihak yang memanfaatkan ruang laut di wilayah Sumatera.
Menjangkau 10 Provinsi
BPRL Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dalam penataan ruang laut, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan.
Meskipun berkedudukan di Kota Padang, wilayah kerja BPRL Padang mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
Dengan cakupan wilayah yang luas, Rahmat menyebut peran BPRL Padang menjadi strategis dalam memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan potensi kelautan secara terencana dan berkelanjutan.
“Peran balai menjadi sangat strategis untuk memperkuat potensi-potensi yang ada di laut, yang pemanfaatannya dimulai dari perencanaan yang tepat,” katanya.
Ia menjelaskan, penataan ruang laut mencakup sejumlah agenda strategis, di antaranya penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, serta rencana zonasi kawasan antarwilayah.
Selain itu, BPRL Padang turut melakukan pendampingan dalam penyusunan materi teknis perairan pesisir untuk diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi di sejumlah daerah.
Dorong Rekomendasi dan Langkah Bersama
Rahmat berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat pelaksanaan penataan ruang laut di wilayah Sumatera.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan dan pendampingan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan serta pemanfaatan ruang laut.
“Kami ingin forum ini tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat menghasilkan langkah bersama yang memperkuat sinergi antarpihak dalam mewujudkan penataan ruang laut yang lebih tertib,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, BPRL Padang mendorong terwujudnya pengelolaan ruang laut yang terintegrasi, tertib, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan. (Mebri)
