Jayapura — Dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) asal China dalam praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Papua bukan lagi isu pinggiran. Indikasi kuat keberadaan dan aktivitas WNA di lokasi-lokasi tambang ilegal di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen memicu desakan keras agar Kantor Imigrasi Papua segera turun tangan dan bertindak tegas.
Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) menilai pembiaran terhadap aktivitas WNA di wilayah rawan PETI berpotensi menjadi skandal hukum dan kedaulatan negara. WGAB mendesak Imigrasi mengusut secara menyeluruh status keimigrasian, izin tinggal, serta dugaan penyalahgunaan visa oleh WNA asal China tersebut.
Ketua LSM WGAB, Yerry Basri, S.H., M.H., menegaskan bahwa keberadaan WNA di kawasan tambang ilegal tidak boleh dianggap sepele. Ia mempertanyakan dengan keras jalur masuk dan izin yang digunakan para WNA, terutama jika mereka terbukti terlibat langsung dalam aktivitas pertambangan.
“Ini persoalan serius dan menyangkut kedaulatan hukum negara. Mereka masuk ke Nabire dan Waropen menggunakan izin apa? Jika hanya izin kunjungan tapi bekerja di tambang emas ilegal, itu pelanggaran berat. Imigrasi tidak boleh tutup mata,” tegas Yerry, senin (26/01/2026).
WGAB menilai, praktik PETI telah menimbulkan kerugian negara yang masif, baik dari sisi hilangnya potensi penerimaan negara maupun kerusakan lingkungan yang parah dan sistematis. Pencemaran sungai, rusaknya ekosistem hutan, serta meningkatnya potensi konflik sosial di sekitar wilayah tambang dinilai sebagai ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Selain itu, keterlibatan WNA dalam PETI dikhawatirkan membuka ruang kejahatan lintas negara, termasuk pencucian uang dan pelanggaran hukum keimigrasian yang terorganisir.
Hingga berita ini diterbitkan, Kantor Imigrasi Papua belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan WNA asal China dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nabire dan Waropen. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
John
