Padang Pariaman, investigasi.news – Lambannya pembebasan lahan untuk akses jalan Tol Padang-Sicincin tepatnya di Lubuk Alung dan Simpang sebidang kanagarian tarik diakibatkan masih terdapat persoalan internal kaum yang belum tuntas. Sedangkan proses administrasi yang mesti dipenuhi masyarakat untuk kelengkapan pencairan UGK harus dipenuhi oleh pemilik lahan.
Namun hingga kini dari total Total bidang terkena pembangunan akses jalan tol lubuk alung dan Tarok city sebanyak 485 bidang, dimana sebanyak 225 bidang tanah sudah bebas dan dibayarkan UGK nya, sebanyak 85 bidang belum pengumuman dikarenakan dalam kelengkapan administrasi, dan sebanyak 175 bidang tanah masih dalam proses verifikasi data sehingga menambah deretan kendala di lapangan, Panitia Pembebasan Lahan bekerja maksimal.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan Tol Padang-Sicincin Wisnu dihubungi melalui pesan whats app ke ponselnya Selasa (27/01) membenarkan bahwa proses pembebasan lahan untuk akses Tol Lubuk Alung dan Tarok City terlambat dari perkiraan semula. Hal itu dikarenakan masih terdapat dibeberapa titik lokasi bidang, masyarakat pemilik lahan belum menyelesaikan administrasi untuk kelengkapan dokumen pembayaran.
“untuk yang belum pengumuman masalahnya di pemberkasan, sedangkan untuk untuk pembebasan lahan sendiri
masih ada keluarga dari masyarakat yang belum menandatangani berkas.
Sedangkan yang sudah dalam proses kami kejar supaya pembayaran (UGK) sebelum lebaran” jelasnya.
Wisnu menegaskan, untuk proses pemberkasan di instansi sudah tidak ada masalah lagi dan tidak ada kendala, hanya menunggu kelengkapan pemberkasan dari masyarakat pemilik lahan sendiri
“kalau untuk instansi InsyaALLAH dah selesai” katanya.
Harapan kita nanti masyarakat pemilik lahan yang sudah menerima UGK bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup untuk kelangsungan.
“Semoga uang UGK yang diterima masyarakat dapat bermanfaat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat” imbuhnya.
Dari data PPK Lahan, sebanyak 485 bidang tanah untuk akses Tol Lubuk Alung dan Simpang Tarok terdapat sebanyak 225 bidang tanah sudah bebas atau sudah UGK, sebanyak 85 bidang tanah lagi belum pengumuman dan sebanyak 175 bidang tanah lagi masih dalam verifikasi dan target untuk pembebasan keseluruhan hingga bulan Mei 2026 mendatang.
Terpisah, Nazir salah satu masyarakat pemilik lahan di korong pasa limau, kanagarian kapalo hilalang menyayangkan lambannya pembayaran UGK, padahal semua berkas yang diminta oleh Panitia Pembebasan Lahan untuk akses Tol Simpang Sebidang Tarok City sudah dia serahkan, bahkan menurutnya Nomor Induk Sementara (NIS) sudah keluar
“Semula tahun kemarin sudah ada pembayaran, tapi hingga kini belum ada kejelasan kapan dibayarkan, sementara di lokasi yang sama beberapa titik sudah dibayarkan, namun tempat saya hingga kini belum ada kejelasan kapan mau dibayarkan” katanya
Dia berharap agar pembayaran UGK terhadap lahan yang sudah pasti terkena pembebasan untuk akses Tol di Tarok segera diselesaikan
“Supaya HKI bisa bekerja dan kami pun segera mencari tempat baru, sekarang bagaimana kami mau pindah sedangkan kejelasan pembayaran UGK saja hingga kini belum ada, kalau untuk berkas yang diminta sudah lama saya berikan dan bahkan sudah beberapa kali ikut undangan, tapi itu tadi, kejelasan sampai kini belum ada” imbuhnya.
Imbas molornya pembebasan lahan akses Tol ini tidak saja pada masyarakat tapi HKI selaku kontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan dikarenakan lahan belum bebas. Dikhawatirkan percepatan penyelesaian pekerjaan yang ditarget pada akhir tahun ini molor.
Project Direktur HKJT Hastuti dikonfirmasi melalui pesan whats app ke ponselnya Rabu (28/01) mengatakan, akibat belum bebas semua lahan yang akan dikerjakan akan berimbas pada pekerjaan konstruksi dan tidak maksimal.
” Tertundanya lahan bebas, tentunya akan berdampak pada Kegiatan konstruksi menjadi tidak optimal / maksimal” tulisnya singkat.
Km
