Jember, Investigasi.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember resmi memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam momentum krusial ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan nota pandangan yang menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Jember, mulai dari kesejahteraan tenaga kerja, darurat sampah, hingga ketimpangan anggaran desa.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan empat poin rekomendasi strategis ke dalam postur APBD 2027 agar anggaran daerah tidak menjadi pemicu kemiskinan baru, melainkan motor penggerak kesejahteraan
1. *Desak Roadmap Jelas untuk 8.344 P3K Paruh Waktu*
Fraksi PDI Perjuangan menaruh perhatian besar pada nasib 8.344 tenaga P3K Paruh Waktu di Jember. Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk menyusun skema anggaran dan roadmap penyelesaian yang transparan.
-Prioritas Kuota: Harus ada kejelasan kuota P3K maupun PNS setiap tahunnya yang diprioritaskan bagi tenaga paruh waktu ini.
-Standar Gaji Layak: Fraksi menegaskan tidak boleh ada lagi pegawai P3K Paruh Waktu yang menerima pendapatan di bawah Rp1 juta.
“Jangan sampai pemerintah daerah menjadi bagian dari pihak yang memproduksi kemiskinan akibat menggaji pegawainya terlalu rendah,” ungkap Fraksi PDI Perjuangan dalam pernyataannya.
2. *Infrastruktur Pemilah Sampah Imbas Nilai Merah KLH 2025*
Kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Jember juga mendapat kritik tajam. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kembali rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2025 yang menilai penanganan sampah di Jember masih sangat rendah.
Mengajak masyarakat memilah sampah dan mengelola limbah organik tidak akan berjalan tanpa dukungan fasilitas fisik.
Fraksi PDIP melanjutkan Pemkab Jember juga wajib menyiapkan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah yang memadai dari hulu ke hilir pada tahun anggaran 2027.
3. *Ambil Alih Pendanaan Infrastruktur Desa Sebesar 40 Persen*
Pemotongan drastis pada pos Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat berpotensi merusak stabilitas pembangunan di tingkat akar rumput. Untuk mengantisipasi kerusakan fasilitas publik yang lebih parah, APBD Jember harus hadir sebagai bantalan finansial.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak pengalokasian anggaran infrastruktur khususnya untuk kawasan pedesaan disesuaikan dengan mandat aturan, yakni mencapai 40 persen.
Langkah ini dinilai vital agar ketimpangan pembangunan antara kota dan desa tidak semakin melebar.
4. *Dukungan Insentif Pajak Warga Miskin ekstrem dan Sektor Pertanian (LP2B)Di sektor pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial*
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak.
“Pembebasan pajak secara penuh bagi warga yang masuk dalam kategori Desil 1 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah/miskin ekstrem).” Tanggapan Fraksi.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan Jember juga mengimbau Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan lokal dan melindungi hajat hidup para petani Jember.
Melalui empat usulan strategis ini, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat kecil, berwawasan lingkungan, serta mampu menopang fondasi ekonomi Jember secara berkelanjutan. Js
