Jember, Investigasi.News – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Eko Yunianto, S.M., kembali turun langsung ke masyarakat dalam agenda Jaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Jember.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini memanfaatkan momen tersebut untuk mendengarkan keluhan warga, sekaligus membawa solusi strategis terkait tantangan iklim dan ketertiban sosial di era digital.
Dalam pertemuan yang di adakan di Kecamatan Sumberbaru, Senin (28/7/2026) dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok tani tersebut, isu ketahanan pangan sektor pertanian menghadapi puncak musim kemarau menjadi salah satu topik utama.
Antisipasi Dampak Kekeringan Bagi PetaniPria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Jawa Timur ini mengingatkan pentingnya langkah mitigasi dini menghadapi kemarau panjang. Sektor pertanian di wilayah pedesaan Jember dan Lumajang dinilai menjadi sektor yang paling rentan terdampak krisis air.
“Kami meminta para kelompok tani berkoordinasi aktif dengan dinas terkait untuk mengoptimalkan infrastruktur irigasi dan sumur bor,” ujar H. Eko Yunianto di hadapan konstituennya.
Ia menegaskan bahwa Komisi A berkomitmen mengawal kebijakan anggaran provinsi agar program perlindungan petani dari risiko gagal panen bisa berjalan maksimal.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, sosial politik, dan organisasi kemasyarakatan, Eko Yunianto juga menyoroti maraknya dampak negatif media sosial di lingkungan keluarga.
Ia mengajak para orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak mereka.
“Masyarakat harus lebih dewasa dan bijak dalam menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah terjebak berita hoaks,” tambah Eko Yunianto.
Menurutnya, ketertiban sosial di era digital bermula dari ketahanan informasi yang baik di tingkat keluarga.
Seluruh usulan yang masuk dari masyarakat—mulai dari bantuan sumur bor pertanian, penguatan literasi, hingga perbaikan sarana publik—telah dicatat secara administratif. Aspirasi ini akan diperjuangkan secara resmi dalam rapat paripurna dewan.
“Aspirasi ini akan kami transformasikan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim untuk kemudian dirumuskan bersama Bappeda dan Pemprov Jatim agar direalisasikan menjadi program pembangunan yang menyentuh akar rumput,” pungkasnya.
Js
