Jember, Investigasi.News – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Level Up Media Jember” di Hotel Bandung Permai, Selasa (28/10/2025).
Acara yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan sinergi media dengan pemerintah daerah.
Namun, kegiatan yang sejatinya diharapkan menjadi ruang kolaborasi terbuka antarinsan pers itu menuai sorotan. Pasalnya, Diskominfo Jember hanya mengundang media yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah Kabupaten Jember, sementara sejumlah media independen dan lokal tidak dilibatkan dalam forum tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, turut menanggapi kebijakan selektif tersebut. Meskipun tidak menghadiri acara itu, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Diskominfo, namun sekaligus menyoroti pentingnya keterbukaan dan kesetaraan bagi seluruh insan pers.
“Saya mendukung kegiatan peningkatan kapasitas jurnalis seperti ini. Tapi alangkah baiknya bila Kominfo juga mengundang seluruh media tanpa pandang kerja sama atau tidak. Karena pada dasarnya, semua insan pers berperan penting dalam membangun daerah,” ujar Candra saat dikonfirmasi.
Candra menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis yang setara, bukan hanya sebagai rekan kerja administratif. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen media justru dapat memperkuat transparansi dan memperluas jangkauan informasi pembangunan.
“FGD semacam ini akan jauh lebih bermanfaat bila terbuka bagi semua. Media independen juga punya kontribusi besar dalam menyuarakan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa awak media yang tidak diundang menilai kegiatan tersebut kurang mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Mereka berharap Diskominfo ke depan lebih inklusif dalam melibatkan seluruh jurnalis, tanpa batasan kerja sama administratif.
Kegiatan “Level Up Media Jember” sejatinya bertujuan untuk memperkuat kapasitas media dan mempererat hubungan dengan pemerintah daerah. Namun, selektivitas dalam undangan justru menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan kolaborasi.
Jos
