Biak, Investigasi.News – Empat gedung baru di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor resmi diresmikan oleh Bupati Biak Numfor dalam sebuah seremoni publik baru-baru ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gedung-gedung tersebut belum selesai secara fisik dan belum dapat difungsikan untuk pelayanan kesehatan. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan tokoh pemuda setempat.
Dalam surat terbuka yang diterima redaksi InvestigasiNews, kelompok yang menamakan diri Pemerhati Layanan Kebijakan Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyebut peresmian tersebut bersifat simbolik dan terkesan hanya demi pencitraan.
“Momen peresmian ini tampak lebih berorientasi pada pencitraan pimpinan daerah dibandingkan kesiapan substansial fasilitas untuk melayani masyarakat,” bunyi pernyataan kelompok tersebut.
Tokoh pemuda Biak, Allvian, turut menyoroti langkah Pemerintah Daerah yang dinilainya terburu-buru dan tanpa perencanaan matang.
“Empat gedung itu belum siap difungsikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa harus buru-buru diresmikan jika belum bisa digunakan? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan terbuka,” tegas Allvian saat dihubungi InvestigasiNews.
Ia juga mendesak pemerintah agar transparan dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk keterlibatan pihak ketiga dalam pengerjaan fisik dan penyediaan sarana prasarana.
Kelompok pemerhati juga meminta Bupati Biak Numfor memberikan klarifikasi resmi kepada publik dan melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Biak yang dianggap lebih fokus pada pencitraan daripada peningkatan mutu layanan.
“Seremoni semata tanpa kesiapan layanan hanya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” lanjut pernyataan mereka.
Wartawan InvestigasiNews telah dua kali mendatangi RSUD Biak untuk mendapatkan keterangan dari Direktur Rumah Sakit, namun hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen belum memberikan pernyataan resmi. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga belum merespons permintaan konfirmasi terkait persoalan ini.
Kondisi ini menambah daftar panjang kritik terhadap proyek-proyek pembangunan daerah yang dinilai kurang transparan, terburu-buru, dan minim pengawasan.
John
