Nasional, investigasi.news- Kementrian ATR/BPN RI menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat melalui sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Acara yang digelar di Aula Kantor Bupati Enrekang, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, pada Kamis (28/8/2025) ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, yang menyebut program tersebut sebagai upaya menjaga tanah warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman.
Dalam sambutannya, Rezka Oktoberia menekankan bahwa pemerintah tidak berniat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara atau memfasilitasi kepentingan investor.
Sebaliknya, pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk perlindungan negara.
Negara hadir untuk menjaga agar warisan leluhur tetap terpelihara dan tidak hilang ditelan zaman,” ujar Rezka.
Rezka juga membeberkan tiga prinsip utama dalam pendaftaran tanah ulayat.
Pertama, tidak ada niat menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara.
Kedua, pendaftaran tanah ulayat merupakan sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional sehingga pengaturan adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.
Ketiga, pendaftaran tanah ulayat adalah hak, bukan kewajiban.
Rezka Oktoberia mengatakan, keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat, sementara negara hanya memfasilitasi perlindungan.
Dalam sosialisasi ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria juga memaparkan empat manfaat penting pendaftaran tanah ulayat.
Keempat manfaat itu adalah memberikan kepastian hukum atas tanah warisan leluhur, melindungi aset masyarakat hukum adat dari pengambilalihan sepihak, mencegah sengketa dan konflik akibat ketidakjelasan status tanah, serta mencegah hilangnya tanah ulayat sehingga keberadaannya tetap terjaga untuk generasi mendatang. ( Wahyu)
