Lubuk Basung, Investigasi.News – Jabatan bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Pesan itu mengemuka dalam pengajian mingguan rutin yang dipimpin Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, di Rumah Dinas Bupati Agam, Lubuk Basung, Senin (28/9).
Pengajian yang menjadi ruang pembinaan spiritual jajaran pemerintahan tersebut tidak berhenti pada penguatan keimanan. Pesan yang disampaikan justru menyentuh langsung aspek integritas, kebersamaan, hingga tanggung jawab aparatur dalam mengelola dan menjaga harta negara.
Kultum disampaikan Asisten Administrasi Umum, Syatria, S.Sos., M.Si., dengan mengangkat tema “Amanah, Kebersamaan dan Menjaga Harta Negara.”
Syatria menegaskan, setiap jabatan yang dipercayakan kepada seorang aparatur merupakan amanah yang memiliki konsekuensi moral. Pertanggungjawaban itu tidak hanya berada di hadapan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Karena itu, integritas menurutnya tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam lingkungan birokrasi. Setiap aparatur dituntut mampu menerjemahkan amanah tersebut melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan antarapatur, memperkuat sinergi lintas-OPD, serta menjaga aset dan keuangan negara agar tidak keluar dari tujuan penggunaannya.
“Harta negara bukan milik pribadi, tetapi titipan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pesan tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Bupati Agam Benni Warlis. Menurutnya, nilai amanah, kebersamaan, dan tanggung jawab harus menjadi fondasi setiap aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bagi Bupati, pengajian rutin bersama jajaran OPD bukan semata agenda keagamaan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi aparatur untuk mengevaluasi kembali cara menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan.
Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Sinergi antar-OPD juga dinilai penting agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebersamaan di dalam birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik serta pengelolaan sumber daya daerah yang bertanggung jawab.
Melalui pengajian rutin tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Agam kembali diingatkan bahwa setiap kewenangan, fasilitas, aset, dan anggaran yang berada dalam penguasaan pemerintah pada hakikatnya merupakan amanah publik.
Pesan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu berjalan beriringan dengan integritas dan tanggung jawab, karena pada akhirnya seluruh amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. (Daji)
