PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mewakili Gubernur Agustiar Sabran menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (30/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Edy Pratowo menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan bentuk nyata transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Penyampaian LKPj adalah wujud koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi awal masa jabatan periode 2025–2030 yang difokuskan pada penguatan arah pembangunan berkelanjutan menuju Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera.
Lebih lanjut, Edy memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,86, angka kemiskinan turun menjadi 4,94 persen, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,97 persen, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 4,80 persen—naik dari 4,46 persen pada tahun sebelumnya.
Di sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 mencapai Rp7,21 triliun atau sebesar 90,26 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, berbagai program strategis juga telah dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kartu Huma Betang Sejahtera melalui bantuan pendidikan, jaminan kesehatan dengan cakupan JKN yang melampaui 100 persen, pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan pasar murah untuk pengendalian inflasi, serta peningkatan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui penyampaian LKPj, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, para wakil ketua dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah terkait.
Zulmi
