MEDAN — Di balik gerbang tertutup sebuah gudang di kawasan padat penduduk, praktik yang diduga sebagai bagian dari jaringan mafia BBM subsidi berlangsung nyaris tanpa jeda. Aktivitas keluar-masuk truk tangki setiap malam di Jalan P. Danau Siombak, Lingkungan VI, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, kini bukan lagi sekadar kecurigaan—melainkan alarm keras tentang kemungkinan adanya permainan besar yang merampas hak publik.
Kecurigaan itu bukan tanpa dasar. Warga yang telah lama mengamati pola aktivitas di lokasi tersebut mulai melihat benang merah yang berulang dan semakin terang. Gudang yang tampak seperti tempat parkir kendaraan berat diduga kuat berfungsi sebagai titik transit ilegal penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Lebih jauh, pola pergerakan kendaraan menjadi petunjuk paling mencolok. Truk tangki bermuatan CPO kerap terlihat masuk lebih dulu ke dalam gudang. Tak lama berselang, truk tangki bertuliskan Pertamina dan kendaraan transporter berwarna biru-putih ikut menyusul—menciptakan rangkaian aktivitas yang sulit dianggap kebetulan.
Dari sinilah dugaan praktik ilegal itu menguat. Pola yang berulang hampir setiap malam ini dinilai warga bukan sekadar aktivitas parkir, melainkan indikasi kuat adanya penyedotan dan pemindahan solar subsidi dari satu tangki ke tangki lain secara tersembunyi.
“Ini bukan hal baru. Dulu juga pernah terjadi aktivitas serupa, bahkan sempat dihentikan setelah warga melakukan penghadangan pada 9 Juli 2025. Waktu itu sempat tegang antara warga dan pengelola gudang. Tapi sekarang kegiatan itu muncul lagi, bahkan semakin terang-terangan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (29/4/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik ini bukan kejadian sesaat, melainkan pola lama yang kembali hidup. Bahkan, menurut warga, modus yang digunakan kini terkesan lebih rapi dan terstruktur.
Gudang tersebut, kata warga, disamarkan seolah hanya sebagai lokasi parkir kendaraan berat. Namun di balik itu, terdapat dugaan kuat bahwa tempat ini menjadi simpul distribusi ilegal—memindahkan solar subsidi dari truk tangki CPO ke kendaraan transporter lain untuk kemudian diedarkan kembali.
“Sudah berkali-kali kami lihat tangki CPO masuk. Tidak lama kemudian masuk lagi tangki biru-putih. Dugaan kami jelas, itu lagi nyedot BBM dari tangki ke tangki. Kalau cuma parkir, kenapa harus seperti itu polanya?” ujar warga lainnya.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena intensitas aktivitasnya terus meningkat. Dalam dua bulan terakhir, pergerakan truk tangki disebut berlangsung hampir setiap hari, terutama pada malam hari saat pengawasan minim.
“Sudah dua bulan ini, Bang. Hampir tiap malam mobil tangki keluar masuk. Tadi malam saja ada sekitar lima mobil tangki masuk ke dalam gudang itu. Kami yang tinggal di sini jelas resah,” kata warga.
Tak hanya di dalam gudang, dampaknya juga terasa langsung di lingkungan sekitar. Jalan Pasar Nippon yang berada di kawasan permukiman padat kini dipenuhi lalu lalang kendaraan berat, menambah kekhawatiran akan keselamatan dan kenyamanan warga.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin aktivitas sebesar ini luput dari perhatian aparat? Warga pun mulai mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap praktik mafia BBM yang kerap digaungkan.
“Entah aparat belum tahu atau pura-pura tidak tahu. Lokasinya jelas, aktivitasnya terang-terangan, mobilnya keluar masuk hampir tiap malam. Kalau memang serius memberantas mafia BBM, seharusnya gudang itu sudah lama diperiksa,” tegas warga.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan ke lokasi pun menemui jalan buntu. Gerbang gudang tertutup rapat, tanpa satu pun pihak pengelola yang bersedia memberikan penjelasan. Sikap bungkam ini justru menambah tebal kecurigaan bahwa ada aktivitas yang sengaja ditutup-tutupi.
Kini, tekanan publik mulai menguat. Warga mendesak aparat kepolisian di wilayah Medan Marelan untuk segera turun tangan—bukan sekadar memantau, tetapi melakukan penggerebekan dan penyelidikan menyeluruh.
Sebab, jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah praktik sistematis yang berpotensi merugikan negara dan merampas hak masyarakat kecil atas BBM subsidi—sebuah bentuk kejahatan ekonomi yang berlangsung terang-terangan di depan mata.
(AN)
