Batam — Gelombang kemarahan publik mulai membesar menyusul pernyataan kontroversial Wakil Wali Kota Batam saat inspeksi mendadak (sidak) tambang pasir ilegal. Ucapan yang dinilai sarat makna diskriminatif itu kini berbuntut panjang, memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kelompok pemuda asal Indonesia Timur.
Aliansi pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Timur (AMT) secara terbuka menyatakan siap turun ke jalan. Mereka menilai pernyataan tersebut bukan sekadar keliru, tetapi berbahaya karena berpotensi merusak harmoni sosial di kota yang selama ini dikenal sebagai ruang hidup multikultural.
Kontroversi bermula saat Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Candra, melakukan peninjauan ke lokasi penambangan pasir ilegal. Dalam video yang beredar luas, ia menyampaikan rencana “bersih-bersih” Kota Batam. Namun, pernyataan itu memantik polemik ketika disambung dengan pernyataan tentang pemulangan warga non-KTP Batam, khususnya yang terlibat tindak pelanggaran.
“Saya juga akan bersih-bersih Kota Batam. Yang ber-KTP luar, apalagi di Batam mencuri, akan kita pulangkan ke daerah asal,” ucapnya dalam video tersebut.
Bagi AMT, pernyataan itu bukan sekadar imbauan penegakan hukum, melainkan telah melewati batas dengan menyerempet isu identitas kedaerahan.
Koordinator lapangan AMT, Tiger, menilai penggunaan istilah “bersih-bersih” dalam konteks tersebut sangat problematik. Ia menegaskan bahwa narasi semacam itu dapat dimaknai sebagai upaya stigmatisasi terhadap warga pendatang.
“Batam ini dibangun oleh keberagaman. Kami datang untuk bekerja, berkontribusi, dan hidup layak. Jika ada pelanggaran hukum, silakan proses secara hukum. Namun, jangan membawa-bawa identitas daerah seolah-olah itu sumber masalah,” tegasnya.
Menurutnya, pernyataan pejabat publik seharusnya mencerminkan keadilan dan persatuan, bukan justru memicu sentimen yang berpotensi memecah belah.
Aksi Disiapkan, Tuntutan Tegas
Sebagai bentuk respons, AMT akan menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Kantor Wali Kota Batam. Mereka membawa tiga tuntutan utama:
- Permintaan maaf terbuka dari Wakil Wali Kota kepada masyarakat Indonesia Timur.
- Klarifikasi resmi atas maksud pernyataan “bersih-bersih kota”.
- Penghentian narasi diskriminatif dalam kebijakan maupun komunikasi publik pemerintah.
Aksi ini disebut bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga peringatan bahwa masyarakat tidak akan diam ketika martabatnya disinggung.
Pemerintah Masih Bungkam
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi tambahan dari pihak Pemerintah Kota Batam. Di sisi lain, suhu sosial di lapangan terus meningkat seiring konsolidasi yang dilakukan berbagai komunitas pemuda.
AMT menegaskan bahwa aksi mereka akan tetap berjalan sesuai koridor hukum. Namun, satu hal yang jelas: mereka tidak akan mundur sebelum ada penjelasan dan pertanggungjawaban yang dianggap layak.
Di tengah situasi yang mulai menghangat, publik kini menunggu—apakah pemerintah akan meredam dengan klarifikasi bijak, atau justru membiarkan polemik ini membesar tanpa kendali.
Fransisco Chrons
