Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-10 kalinya bagi Kabupaten Asahan.
Opini WTP tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026) pukul 16.00 WIB.
Acara tersebut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, para kepala daerah dan ketua DPRD se-Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa Kabupaten Asahan kembali berhasil meraih predikat WTP untuk kesepuluh kalinya.
Ia menjelaskan bahwa penyerahan LHP tersebut menandai berakhirnya seluruh proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan kepada setiap pemerintah daerah. Mekanismenya, setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah wajib menyerahkan laporannya kepada kami, dan kami akan menyelesaikan pemeriksaan serta menyerahkannya kembali dalam waktu dua bulan,” ujarnya.
Paula menambahkan, tujuan utama pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai apakah penyusunan anggaran telah sesuai dengan standar yang berlaku serta memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang dinilai disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.
Usai menerima LHP, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik dan akuntabel.
“Alhamdulillah, perolehan WTP ke-10 ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Taufik.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, Taufik mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
“Opini WTP bukanlah akhir dari segalanya. Atas keberhasilan ini, kita justru harus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kualitas SDM dalam penyusunannya. Kita harus terus berbenah agar menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP yang ke-10 kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Sidabutar
