Nasional- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui integrasi dengan proses bisnis organisasi dan dukungan transformasi digital.
Hal itu disampaikan Ossy saat menghadiri Seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menurut Ossy, penerapan pendekatan GRC dapat membantu memperkuat efektivitas pengendalian internal, terutama dengan mengarahkan pengawasan pada penggunaan data dan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi potensi risiko.
Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujar Ossy.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan proses bisnis berjalan dengan baik seiring penerapan transformasi digital. Menurutnya, penguatan tersebut mencakup kejelasan alur kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, serta mekanisme pengendalian yang memadai.
Ossy mengingatkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Karena itu, penerapan teknologi perlu diiringi evaluasi dan penguatan tata kelola agar pengendalian risiko dapat berjalan secara efektif.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima, menyampaikan bahwa kesadaran terhadap manajemen risiko perlu diterapkan dalam seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Melalui Seminar GRC Tahun 2026, hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, menetapkan keputusan, melaksanakan pengendalian, ataupun saat mengevaluasi pekerjaan,” ungkap Einstein.
Seminar GRC Tahun 2026 mengusung tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Melalui Integrasi Governance, Risk, and Compliance”. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Founder and Principal CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo, serta Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hery Subowo.
Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, 34 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi mengikuti seminar secara daring.
Melalui seminar tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan risiko, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan bagi penyelenggaraan kebijakan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.
Penerapan pendekatan GRC diharapkan dapat mendukung tata kelola organisasi yang lebih terukur dan akuntabel, serta memperkuat upaya pencegahan risiko dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. ( Wahyu)
