Malut, Investigasi.news – Sejumlah pejabat teras Pemda Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang kegiatannya secara resmi dibuka oleh Bupati Sula Hi.Fifian Adeningsi Mus, tadi malam Senin 17/2/2025 di Hotel Ibis Jakarta.
Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Kepulauan Sula, sedangkan pesertanya terdiri dari para pejabat/staf yang menangani SAKIP/Perencanaan/Program/Pelaporan SAKIP dilingkup SKPD Pemda Kab. Kepulauan Sula.
Bupati Sula Hi.Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati Hi.Saleh Marasabessy dalam kesempatan tadi malam, sedikit memberikan wejangan kepada para peserta terkait pelaksanaan Bimtek SAKIP ini, meski keduanya tengah sibuk menjalani serangkaian agenda jelang pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sula untuk periode yang ke-2 yakni untuk masa jabatan tahun 2025-2030, Bupati Fifian juga sempat mengatakan jika besok (18/2) ada acara gladi resik di Istana Negara.
Dalam sambutannya Bupati Fifian mengatakan bahwa penyelenggaraan dan penerapan SAKIP pada Pemda Kab. Kepulauan Sula saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, meski masih banyak hal yang harus menjadi focus dan perhatian kita semua, terutama untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
“Saya memandang perlu dilakukan upaya strategis dengan cara melakukan pembenahan komponen SAKIP melalui Bimtek dan pendampingan bagi para pejabat/staf yang menangani SAKIP pada seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kab. Kepulauan Sula”, kata Bupati Fifian masih dalam sambutannya.
Terakhir Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, panitia pelaksana kegiatan dan tentunya para peserta kegiatan Bimtek.
Sementara itu dikabarkan, untuk narasumber ada Bapak Arif Lukman Hakim, S.Kom dari Kemenpan-RB, Kemudian ada Bapak Yacub Anwar Party, S.Sos dari Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara.
Dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan Bimtek ini adalah untuk menjadikan pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. RL
