Padang, Investigasi.news – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai acara silaturahmi Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB FKPPI) se-Sumatera Barat yang digelar di Gedung Wirabraja Korem 032/Wirabraja, Padang, Sabtu (31/5/2025).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak ±28 orang dari KB FKPPI Kabupaten Solok Selatan turut hadir, dipimpin langsung oleh Ketua PC KB FKPPI Solok Selatan, Dr. H. Novirman, SKM, MM. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Korem, Lantamal, Polda Sumatera Barat, serta Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi.
Ketua Pengurus Daerah III KB FKPPI Sumatera Barat, Anata Tria Yunus, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh Pengurus Cabang (PC) KB FKPPI dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar. Ia menegaskan bahwa semangat menjaga keutuhan NKRI harus terus dikobarkan oleh seluruh anggota FKPPI.
“Sebagai anak-anak dari para pejuang dan purnawirawan TNI-Polri, sudah menjadi kewajiban moral kita untuk ikut menjaga stabilitas dan keamanan bangsa dari segala bentuk ancaman,” tegasnya.
Anata Tria Yunus juga menyinggung soal pentingnya validitas keanggotaan FKPPI. Menurutnya, keanggotaan tidak bisa diberikan sembarangan dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dari orang tua anggota sebagai purnawirawan atau anggota aktif TNI-Polri.
“Kita menargetkan penerbitan 1.000 KTA per bulan, namun hingga kini belum tercapai karena banyak anggota kesulitan melengkapi dokumen orang tua, yang kadang hilang atau tidak ditemukan,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Danrem 032/Wirabraja mengingatkan agar KB FKPPI tidak terlibat dalam praktik-praktik premanisme yang dapat mencoreng nama baik organisasi dan perjuangan orang tua mereka.
“Jangan sampai ada tindakan atau perilaku yang mencerminkan premanisme dalam tubuh FKPPI. Ini bisa mencederai nilai-nilai perjuangan dan pengabdian para orang tua kita yang telah berjuang untuk negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini cukup kesulitan mengatur ormas secara langsung melalui aturan larangan. Namun, ia mengakui bahwa secara umum ormas di Sumbar masih dalam kondisi yang tertib dan terkendali.
“Selama ini ormas-ormas di Sumatera Barat, termasuk KB FKPPI, relatif baik dan tidak menimbulkan gejolak. Ini harus kita jaga bersama,” katanya.
Acara ditutup dengan ramah tamah, foto bersama, dan peneguhan komitmen untuk terus menghidupkan nilai-nilai kebangsaan serta menjaga kekompakan antaranggota KB FKPPI di seluruh Sumatera Barat.
Deno
