Jakarta, investigasi.news – Pemerintah terus mendorong transformasi besar dalam tata kelola investasi infrastruktur. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan bahwa percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) adalah langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang cepat, efisien, dan terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyus saat menjadi pembicara dalam forum tematik Infrastructure Investment Process in Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6), di Jakarta International Convention Center.
“Ada dua kebijakan penting yang telah disiapkan pemerintah untuk mendukung investasi, yakni dari sisi regulasi dan percepatan integrasi RDTR dengan OSS. Dengan OSS, investor bisa mendapatkan izin lokasi dalam hitungan jam,” ujar Suyus.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah memiliki landasan hukum kuat melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021, yang memberi kemudahan luas, baik untuk sektor usaha, non-usaha, maupun proyek strategis nasional.
Saat ini, dari 645 RDTR yang telah disusun, baru 352 yang terintegrasi dengan OSS. Namun, dampaknya luar biasa. Wilayah yang telah terintegrasi mencatat lebih dari 340.000 permohonan investasi, sementara yang belum terhubung hanya mencatat sekitar 20.000 permohonan.
“Artinya, ketika RDTR terintegrasi dengan OSS, pelayanan bisa dilakukan dalam satu hari. Cepat, transparan, dan memberi kepastian hukum,” tegasnya.
Target ambisius pun dicanangkan. Kementerian ATR/BPN menargetkan menerbitkan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun ke depan, dengan lebih dari 100 RDTR setiap tahunnya.
Untuk mempercepat proses, Kementerian ATR/BPN kini tengah menyusun Surat Edaran bersama Kementerian Investasi, yang mewajibkan seluruh kepala daerah untuk menyambungkan RDTR ke sistem OSS.
“Ini bukan hanya soal teknis administrasi. Ini soal daya saing. Kita bicara masa depan investasi Indonesia,” imbuhnya.
Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, dan KADIN. Semuanya menegaskan komitmen bersama membangun ekosistem investasi yang efisien, terintegrasi, dan berbasis tata ruang yang jelas.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menciptakan pelayanan publik kelas dunia, sekaligus mempercepat pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
Guh
