Malut, Investigasi.news – Masih segar dalam ingatan kita pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 beredar video dan audio menyangkut dugaan suap Pileg, disitu publik mengenali suara Mardin La Ode Toke Anggota DPRD aktif dari dapil III asal partai Hanura.
Dalam rekaman yang beredar luas itu, dengan gamblang Mardin membicarakan politik kotor berwujud (dugaan) money politik, namun masalah ini hanya menguap begitu saja, dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD Sula pun tidak, artinya Mardin melenggang bebas.
Kini Mardin kembali berulah, bukannya menjaga kehormatan dirinya sebagai wakil rakyat serta institusi yang menaunginya, Mardin malah dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial DR atas tuduhan kekerasan seksual (pemerkosaan), parahnya lagi hal ini menurut pengakuan DR terjadi dirumah dinas DPRD di desa Mangega-Sanana Utara.
“Mungkin PAW terlalu jauh, tapi minimal harus ada pembinaan dari BK-DPRD Sula karena ini bukan yang pertama kali“, ujar Saleh salah satu warga kota Sanana (25/7).
Menurut Saleh, marwah institusi DPRD jangan tercoreng oleh prilaku oknum anggota DPRD yang melanggar nilai, moral maupun etika.
“DPRD itu lembaga besar, jika kita berbicara Trias Politica maka dia sejajar dengan Pemerintah Daerah, yakni Eksekutif-Legislatif, untuk itu harus dijaga marwah dan kehormatannya“, lanjut Saleh.
Jika beralasan menunggu putusan hukum atas proses hukum yang sedang berjalan, Saleh malah menyinggung dahulu ada kasus dugaan penistaan agama oleh anggota DPRD asal partai Demokrat.
“Wah dulu belum ada putusan hukum tapi Ko Edy sudah disidang BK menyangkut dugaan penistaan agama, maksud saya harus ada pembinaan dari BK-DPRD agar menjadi warning bagi anggota dewan untuk senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan lembaga”, tutup Saleh.
Sementara itu sampai berita ini ditayangkan, awak media investigasi masih mencoba mengkonfirmasi Ketua BK-DPRD Sula untuk menanyakan persoalan ini. Rl
