Jember, Investigasi.News – Pajak reklame tahun anggaran reklame tahun anggaran (TA) 2025 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masih jauh dari target.
Akibat adanya ratusan papan reklame yang terpasang di berbagai titik tidak menyetorkan pajak, ini menimbulkan potensi besar kekurangan penerimaan pajak reklame.
Candra Ary Fianto, Ketua komisi B, DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa kami baru mengetahui bahwa proyeksi pendapatan dari pajak reklame 8,5 Miliar dan realisasi hari ini baru 4,1 Miliar.
“Untuk proyeksi pendapatan dari pajak reklame masih belum menyentuh 50% dari target, padahal kami (DPRD Kabupaten Jember) akan membahas APBD Tahun 2026. Sekarang sudah bulan September.” Ujar Candra diruang Komisi B kepada sejumlah wartawan. Senin(22/9)
Politisi dari partai PDI Perjuangan, Candra ini juga menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan agar APBD yang di proyeksikan bisa memenuhi target.
Menurut informasi dari Candra bahwa di Kabupaten Jember ini terdapat 3.400 ijin papan reklame.
“Dari data yang kami terima, masih banyak papan reklame yang masih belum memperbarui ijin/ kadaluarsa” ujar Candra.
Oleh karena itu, dirinya akan menindaklanjuti hal tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melihat sejauh mana pengawasan dari PTSP dalam hal perijinan papan reklame.
“Selain melihat papan reklame disepanjang jalan, kami juga akan mengatur papan reklame yang berada ditoko-toko berjaringan, karena jumlahnya ratusan dan retribusinya tidak banyak” imbuh Candra.
Ia menegaskan setelah menerima data dari PTSP dan menemukan beberapa gerai-gerai yang reklamenya masih belum diperbarui maka kami akan komunikasikan dengan dinas terkait (Satpol PP) untuk menertibkan papan reklame.
Js
