Agam, Investigasi.news – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna terkait jawaban Bupati Agam terhadap pandangan umum fraksi mengenai Nota Keuangan APBD Tahun 2026, Selasa (30/9) di Aula Utama DPRD.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman. Turut hadir Bupati Agam Ir. Benni Warlis, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, penilaian, dan saran terhadap RAPBD 2026. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran daerah.
“Masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar bupati.
Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat agar APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.
Dalam kesempatan itu, bupati memberikan jawaban rinci terhadap pandangan fraksi-fraksi:
- Fraksi PKS melalui Asrizal menyoroti pentingnya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2026 menjadi 4,74 persen dari 4,12 persen pada 2024. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa indikator makro di Agam beberapa tahun terakhir berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM menunjukkan perkembangan positif, sementara indikator kemiskinan masih menunjukkan perkembangan negatif.
- Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto mempertanyakan langkah menekan defisit sebesar Rp98 miliar lebih serta jumlah belanja pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bagian Kesra, dan Bagian Umum. Pemerintah menjelaskan strategi menutup defisit dilakukan melalui optimalisasi PAD dan rasionalisasi belanja daerah. Adapun anggaran: Dinas PUPR Rp92,2 miliar lebih, Dinas Pertanian Rp29,9 miliar lebih, Bagian Kesra Rp26,4 miliar lebih, dan Bagian Umum Rp14,1 miliar lebih.
- Fraksi NasDem melalui Zelman mengusulkan pembangunan Islamic Center di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, serta penambahan renovasi sarana ibadah untuk mendukung program Bangkit dari Surau. Bupati menyatakan sependapat dan menjelaskan saat ini administrasi tengah diproses untuk pengajuan ke Pemprov Sumbar, sekaligus rencana pembangunan SMA Negeri Agam Cendekia.
- Fraksi Demokrat melalui Syafril, SE menekankan agar pembiayaan daerah tidak sekadar formalitas menutup defisit, tetapi menjadi instrumen strategis menjaga disiplin fiskal dan kemandirian daerah. Bupati menyetujui hal tersebut dan menegaskan pembahasan dilakukan bersama Banggar DPRD.
- Fraksi Gerindra melalui Masriko Andri menyoroti minimnya ruang pengembangan pertanian karena terlalu berfokus pada program Sawah Pokok Murah (SPM). Bupati menjelaskan bahwa SPM merupakan program unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui produktivitas dan nilai tambah pertanian, serta sudah masuk kelompok prioritas pokok-pokok pikiran DPRD 2026.
- Fraksi PPP melalui Fiki Ananda, S.Ak menyarankan agar pemerintah memperhatikan kebijakan pajak daerah sebagai upaya peningkatan kontribusi PAD. Bupati menyebutkan kebijakan optimalisasi PAD sudah dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
- Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, PKB) melalui Epi Suardi menyoroti banyaknya ruas jalan rusak. Bupati menjawab keterbatasan keuangan menjadi kendala, apalagi tahun 2026 Pemkab Agam tidak lagi menerima DAK fisik bidang jalan. Pemerintah akan mengupayakan sumber anggaran lain, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan produktif, dengan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD demi penyempurnaan RAPBD 2026 yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Daji
