Padang, Investigasi.news — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam pertemuan membahas Instrumen Pemajuan HAM di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (17/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II Kementerian HAM, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumbar, Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan atas kehadiran Menteri HAM di Ranah Minang.
“Kehadiran Bapak Menteri merupakan kehormatan bagi kami, simbol kemitraan strategis antara Kementerian HAM dan Pemprov Sumbar dalam menghidupkan serta membudayakan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejalan dengan falsafah Minangkabau ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’.
“Falsafah ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan kehidupan bersama,” tambahnya.
Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar secara konsisten melaksanakan program aksi HAM setiap tahun dan berhasil meraih capaian akhir 85,3 pada 2024.
Selain itu, dalam Aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar memperoleh nilai capaian 89,5 — salah satu yang tertinggi secara nasional.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha agar prinsip HAM juga hadir dalam praktik bisnis di daerah,” ungkap Mahyeldi.
Menurutnya, kepedulian terhadap HAM juga tercermin dalam perilaku masyarakat Sumbar yang mengedepankan dialog dan musyawarah.
“Ketika demonstrasi besar terjadi di banyak daerah tahun lalu, Sumbar tetap damai. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat kami terima melalui musyawarah. Tidak ada anarkisme di sini,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang menurutnya sejalan dengan semangat universal HAM.
“Falsafah ‘duduak basamo balapang-lapang’ mengajarkan kebersamaan dan musyawarah, ini prinsip kemanusiaan yang luhur dan patut dijadikan model nasional,” ujar Pigai.
Dengan penuh kekaguman, Pigai bahkan menyebut Sumatera Barat kini menjadi rumah keduanya.
“Dulu Ranah Minang ini rumah ketiga bagi saya. Setelah mendengar paparan Bapak Gubernur, mulai hari ini tanah Minangkabau saya anggap rumah kedua saya,” ucapnya disambut tepuk tangan hangat hadirin.
Ia menilai Sumbar sebagai daerah yang aman, damai, dan minim konflik sosial.
“Sumbar jarang terdengar ada kekacauan antar ras, suku, dan agama. Ini yang membuat saya kagum. Belum lagi budayanya yang luhur dan masakannya yang luar biasa,” ujarnya tersenyum.
Lebih jauh, Pigai menjelaskan tiga mandat konstitusional pemerintah dalam urusan HAM, yakni: revitalisasi regulasi HAM, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak warga negara.
“Kepala daerah harus membangun peradaban HAM — bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat pikiran, tutur kata, dan tindakan,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM, baik di pusat maupun daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menekan sumber-sumber ketidakadilan di seluruh wilayah Indonesia. Adpsb
