Jember, Investigasi.News- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra Konferensi Cabang (Konfercab) yang bertempat di Aula Cempaka Hill. Minggu(9/11/2025)
Dalam FGD tersebut, turut menghadirkan beberapa elemen masyarakat, diantaranya perwakilan wartawan, mahasiswa, politisi, akademisi dan aktivis.
Dalam FGD Pra-konfercap, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember ingin melakukan beberapa diskusi terkait penilaian masyarakat terhadap partai dan isu yang berkembang di kalangan masyarakat.
Seperti yang disampaikan Widarto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember mengatakan FGD ini merupakan perintah dari DPP dengan tujuan antara lain menyusun sikap politik, program partai lima tahun kedepan dan perbaikan tata organisasi partai.
” Selain kami diskusi terkait isu yang berkembang di masyarakat, kami juga ingin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember bisa semakin dekat dengan masyarakat sesuai perintah DPP.” ungkap Widarto.
Ia menambahkan harapan kami akan ada sinergitas antara sikap politik, program dan tata organisasi partai PDI Perjuangan Kabupaten Jember dengan harapan masyarakat.
Menurut pantauan media investigasi.news, beberapa isu yang di bahas dalam FGD Pra Konfercab diantaranya pendidikan, stunting, LP2B, akses hukum, perlindungan kaum perempuan dan anak serta isu kemiskinan yang berada di Kabupaten Jember.
Berkenaan kesehatan, Widarto mengapresiasi pemerintah Kabupaten Jember karena telah memberikan perlindungan kesehatan dan pendidikan dengan program UHC dan beasiswa sebanyak 8.000 peserta.
Berkaitan lahan LP2B yang berada di Kabupaten Jember, Widarto berharap agar para petani tetap memfungsikan lahannya sesuai dengan peruntukannya (tidak dijual).
“Bagi para petani yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kami akan berusaha agar bisa mendapatkan insentif sebagaimana perintah undang – undang” ujar Widarto.
Ia berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Jember juga bisa membantu para petani agar bisa merasakan Program lainnya, seperti program Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), sarana pertanian irigasi dan lain – lain, serta pemerintah juga harus konsisten menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah agar gabah milik petani bisa terserap semuanya.
