Padang Pariaman, investigasi.news – Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang, membuka sosialisasi implementasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di Hall IKK, Rabu (1/12-2021).
Kegiatan digelar Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman.
Adanya jaminan sosial yang diikuti, dapat mengurangi resiko sosial yang akan terjadi dan pekerja yang tidak tercatat di BPJS tentu tidak bisa mendapatkan santunan tersebut.
“Pemda siap dengan sistemnya yang dapat melindungi masyarakat (baik pekerja maupun keluarganya) dari dampak resiko sosial yang dapat terjadi, melalui perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Rahmang.
Bahkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 42 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Pariaman.
Dikatakan wabup, berdasarkan data tahun 2020, tercatat kasus kecelakaan kerja dan sebanyak 221.740 kasus telah diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan, total nilai santunan yang telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan Rp 1,57 triliun.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Pariaman M. Yasir Ginting, di Kabupaten Padang Pariaman, jumlah pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan baru 6.427 orang.
Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja, tingkat kepesertaan pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah.
“Tujuan program ini, untuk menghindari kemungkinan risiko kerja yang terjadi,” kata M. Yasir Ginting. Idm
