Muara Teweh, investigasi.news – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Merry Rukaini, M.IP., menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Senin (1/12). Kehadiran pimpinan legislatif tersebut menjadi bukti nyata komitmen DPRD dalam mendukung peran strategis Korpri sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif.
Dalam kesempatan itu, Merry menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan upacara serta pesan-pesan penting yang ditekankan dalam amanat peringatan HUT Korpri.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya upacara ini dan penekanan pada nilai netralitas serta solidaritas ASN. DPRD sangat mendukung penuh komitmen ini, karena ASN yang netral, profesional, dan berintegritas adalah tulang punggung percepatan pembangunan daerah kita,” ujarnya.
Merry juga menyoroti pentingnya semangat solidaritas dan persatuan Korpri sesuai tema HUT tahun ini. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi energi kolektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh jajaran ASN.
“Kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan ASN profesional menjadi kunci percepatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Mari kita jadikan momentum HUT Korpri ke-54 ini sebagai pelecut untuk memperkuat kolaborasi seluruh komponen bangsa di Barito Utara,” katanya.
Di akhir sambutannya, Merry menegaskan kesiapan DPRD untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan ASN.
“DPRD siap bersinergi untuk mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan ASN, sehingga mereka dapat benar-benar fokus mengabdi untuk kemajuan daerah tercinta ini,” pungkasnya.
Dengan kehadiran dan dukungan penuh DPRD Barito Utara, momentum HUT Korpri ke-54 diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
