Jember, Investigasi.News- Kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah sekolah di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan dari DPRD Kabupaten Jember khususnya komisi D. Oleh karena itu, hari ini Komisi D adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas pendidikan. Jumat(13/2/2026)
Menurut keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tjahjono mengatakan memang benar bahwa di Kabupaten Jember ada banyak kekosongan kepala sekolah.
“Kekosongan tersebut terjadi di tingkat TK ada 2 lembaga, 137 Sekolah Dasar (SD) dan 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada pula berpegang pada aturan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 maka ada tambahan 23 kepala sekolah yang harus di ganti.”ujar Arief dalam RDP bersama Komisi D DPRD Kabupaten Jember.
Untuk mengisi kekosongan kepala sekolah, DPRD Kabupaten Jember komisi D berharap adanya keterbukaan ataupun transparansi dalam seleksi calon kepala sekolah.
Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Prayogi Nugroho (Nuki), anggota DPRD Kabupaten Jember komisi D mengatakan bahwa seleksi Kepala Sekolah harus sesuai dengan SIM KSPSTK (Sistem Informasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan).
“Menurut data aplikasi SIM KSPSTK, ada kurang lebihnya 4.500 orang yang terdiri dari 900 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya P3K. Maka 900 PNS ini perlu diutamakan”Ujar Nuki.
Selain itu, Nuki juga menegaskan harus adanya penjaringan yang dimana rumah calon kepala sekolah menuju penempatan sekolah tidak lebih dari 60 Km (Pulang Pergi).
Bagi mereka calon kepala sekolah yang belum mempunyai sertifikasi guru, Nuki menambahkan bisa menjadi kepala sekolah akan tetapi selama periode pertama (4 Tahun) harus di didik sehingga mendapatkan sertifikasi guru.
Di penutup RDP, Indi Naidha selaku pimpinan RDP sekali lagi menegaskan harus adanya transparansi seleksi calon kepala sekolah dan harus disesuaikan dengan aturan yang ada. Js
