Sawahlunto – Penduduk miskin di Kota Sawahlunto bertambah menjadi 2,72 persen di 2025, dari 2,33 persen di 2024. Indikasi bertambahnya penduduk miskin dipengaruhi dengan kenaikan harga yang terus menerus serta dipengaruhi laju inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sawahlunto, Arieswaty menyatakan, meski penduduk miskin di kota ini bertambah, namun secara persentase terendah di Sumatra Barat.
” Bagi warga rentan miskin sangat mudah kena dampak perubahan iklim ekonomi. Bahkan, mereka bisa jatuh miskin karena tak punya daya beli” kata Arieswaty, dikutip dari singgalang.co.id.
Disebutkannya, konsentrasi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi bukan hanya pada warga miskin tetapi juga yang rentan miskin. Bahkan, warga rentan miskin bisa jadi lebih banyak. Di 2025 ada 1.790 penduduk miskin. Di 2024 ada 1.520 penduduk miskin.
“Apabila warga rentan miskin tidak diperkuat melalui sentuhan program bisa jadi akan menambah orang miskin baru. Inilah yang perlu kita antisipasi,” ujar Arieswaty.
Dijelaskannya, BPS mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan di sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan, penduduk miskin. BPS menetapkan garis kemiskinan Sawahlunto di 2025 dengan pengeluaran minimum Rp545.725 per kapita per bulan. Terjadi pergeseran garis kemiskinan dari Rp524.196 di 2024.
Lebih jauh dikatakannya, pertumbuhan penduduk miskin di kota ini sangat lambat, bila dibanding dengan kota dan kabupaten di negeri ini. Pertumbuhan penduduk miskin yang cepat terjadi di kabupaten dan kota lain, akhirnya tetap memberi nilai persentase dan jumlah kecil bagi Sawahlunto.
Kesenjangan penduduk miskin kota ini tidak dalam. “Bisa kita lihat di indeks kedalaman kemiskinan 2025 berada di 0,33. Lalu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tidak parah. Ini juga bisa dilihat di Indeks Keparahan Kemiskinan yang berada di 0,12,” tutur Arieswaty.
Ditambahkannya, semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.
Menurut Kepala Kantor BPS, bertambah penduduk miskin di kota ini dipengaruhi inflasi. Penduduk yang pendapatan tidak tetap dan tidak pasti tak mampu menjangkau kenaikan harga yang terjadi dengan per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, akhirnya orang miskin bertambah.
Disebutkannya, penduduk rentan miskin ini yang kemudian menjadi miskin. Mereka semula tidak miskin, tetapi berada pada garis kemiskinan atau penduduk rentan miskin. Ketika situasi ekonomi tak baik-baik saja, seperti laju inflasi tinggi dan tidak terkendali membuat mereka menjadi miskin karena pendapatan tidak bertambah.
“Stabilitas harga, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi. Kalau pun pemerintah daerah operasi pasar dan pasar murah, hanya akan bersifat sesaat,” ujar Arieswaty
Realisasi Restibusi Tak Tercapai, Aktifitas Jual Beli di Pasar Lesu
Terkait daya beli masyarakat, hal ini juga pernah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto tahun 2025 lalu, menyikapi tidak tercapainya realisasi target 100% atau sebesar Rp 664.984.000,. pada tahun anggaran APBD 2024 disebabkan beberapa faktor.
Diantaranya, kondisi meningkatnya objek retribusi yang tidak produktif dengan tutupnya 43 persen kios yang ada dan Kerusakan Meja atau lapak sebanyak 182 Meja termasuk digunakan sebagai fasilitas kantor dinas.
Hal ini disampaikan Walikota Sawahlunto Riyanda Putra, Senin (14/7/2025) pada Nota jawaban Wali Kota Sawahlunto atas pandangan Umum fraksi – fraksi DPRD Kota Sawahlunto terhadap nota pengantar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati.
Wako juga beralasan lesunya aktivitas berjualan di pasar akibat tekanan pasar online dan pasar keliling, menyebabkan menurunnya jumlah pedagang yang berdagang di pasar.
” dan sekaligus menyebabkan peningkatan tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang, baik di pasar Sawahlunto, Pasar Sapan, maupun Pasar Silungkang ” jelasnya pada paripurna yang dihadiri forkopimda, Setdako dan Kepala OPD Kota itu.
Dikesempatan itu juga disampaikan rendahnya realisasi penjualan asset lain–lain berupa produk Songket akibat kondisi barang yang sudah tidak layak.
Sebelumnya, Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah perindustrial dan perdagangan (koperindag) Kota Sawahlunto dipaparkan ditargetkan pendapatan sebesar Rp644.984.000 dengan pencapaian Rp383.515.000 atau 59,46 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah dalam nota pengantar Wali Kota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto tahun anggaran 2024 pada Rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati, Senin (7/7/2025).
Untuk belanja, papar Wawako, dialokasikan Dana sebesar Rp14.733.318.730 realisasi sebesar Rp14.410.214.979. atau 97,81 persen, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp10.261.008.863 terealisasi sebesar Rp9.937.952.112 atau 96,85 persen. Dan belanja modal sebesar Rp4.472.309.867 terealisasi sebesar Rp4.472.262.867 atau 100 persen. (tumpak)
