Jakarta, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan strategis antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemprov Kalteng dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya terkait optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan kondisi tata ruang Kalimantan Tengah yang didominasi kawasan hutan, yakni sekitar 81 persen, sementara 19 persen lainnya merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga.
“Dengan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan khusus dalam pembangunan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan infrastruktur yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Pemprov Kalteng menilai keberadaan APL sebagai buffer zone memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya fleksibilitas penggunaan anggaran pusat, termasuk DBH-DR, untuk pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah tersebut.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah normalisasi sungai sebagai bagian dari penguatan tata kelola air. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah banjir saat musim hujan serta menjaga kelembapan lahan gambut di musim kemarau, yang menjadi kunci utama pencegahan karhutla.
Selain fokus pada isu lingkungan, Pemprov Kalteng juga menegaskan kesiapannya mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Kalimantan Tengah diproyeksikan menjadi salah satu daerah penopang utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI menyambut positif langkah proaktif Pemprov Kalteng. Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan DBH-DR, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pertemuan ini menegaskan posisi Pemprov Kalteng sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengelolaan hutan, penanggulangan karhutla, serta penguatan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala BKAD. (Zulmi)
