Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menorehkan capaian positif dalam transformasi digital. Berdasarkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 yang dirilis Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui aplikasi Tauval, Rabu (7/1/2026), Indeks SPBE Kalteng berhasil mencapai 3,41 dengan kategori Baik.
Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemprov Kalteng dalam mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun menegaskan komitmen kuat daerah berjuluk Bumi Tambun Bungai ini dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar capaian angka, melainkan representasi dari meningkatnya kualitas layanan publik yang kini semakin cepat, efisien, dan akuntabel.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kita dalam menghadirkan transformasi digital yang inklusif. Dari indeks 1,00 pada 2021 hingga 3,41 di 2025, ini adalah bukti nyata bahwa Pemprov Kalteng serius melakukan pembenahan menyeluruh,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri. Ia mendorong penguatan inovasi dan akselerasi digital guna menghadapi transformasi menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang lebih komprehensif.
“Saya instruksikan seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat transformasi digital demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH di era digital,” tegasnya.
Secara rinci, capaian Indeks SPBE Kalteng 2025 ditopang oleh sejumlah domain penilaian, yakni Domain Kebijakan SPBE sebesar 3,50, Domain Tata Kelola 2,70, Domain Manajemen 2,73, serta Domain Layanan yang menjadi yang tertinggi dengan nilai 4,01. Tingginya skor pada Domain Layanan mencerminkan optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pembangunan infrastruktur digital, penguatan regulasi, serta integrasi layanan pemerintahan.
“Nilai ini adalah buah kerja bersama dalam membangun ekosistem digital yang solid. Terutama pada domain layanan, masyarakat sudah mulai merasakan langsung manfaat transformasi digital ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Kalteng, Syayuti, menambahkan bahwa sejumlah indikator masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi implementasi Indeks Pemerintah Digital pada 2026.
Menurutnya, penguatan audit TIK serta pembaruan peta proses bisnis menjadi langkah strategis yang akan dioptimalkan ke depan.
Secara historis, Indeks SPBE Kalteng menunjukkan lonjakan signifikan, dari 1,00 (kategori kurang) pada 2021, meningkat menjadi 1,90 (2022), 2,75 (2023), 2,87 (2024), hingga kini mencapai 3,41 pada 2025 dengan kategori baik.
Ke depan, transformasi penilaian dari SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital menandai pergeseran paradigma, dari sekadar digitalisasi menuju pembangunan ekosistem digital yang lebih holistik dan berpusat pada pengguna.
Dengan capaian ini, Pemprov Kalteng semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang progresif dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis digital di Indonesia.
Zulmi
