Padang Panjang, investigasi.news- DPRD sampaikan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (20/04) di ruang rapat setempat.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Imbral, SE didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, S.Kom, Nurafni Fitri, SH beserta anggota lainnya dan dihadiri oleh Walikota Hendri Arnis, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta undangan lainnya.
Pada kesempatan ini, DPRD yang diwakili oleh Hendra Saputra, SH menyampaikan bahwa setelah memahami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) WaliKota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Walikota Padang Panjang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang pada tanggal 30 Maret 2026 yang lalu, yang mencakup Kebijakan Umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro termasuk Pendapatan dan Belanja secara umum, Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Pada kesempatan ini, DPRD memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.
Kami DPRD meminta pembangunan gedung kantor dan pemenuhan sarana prasarana merupakan bagian dari program penunjang urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan publik, dan kenyamanan kerja. Untuk itu diperlukan pembangunan sarana gedung perkantoran bagi Kantor Lurah Koto Katiak, BPBD Kesbangpol dan Satpol PP Damkar, PUPR dan PerkimLH mengingat kondisi gedung-gedung kantor saat ini cukup memprihatinkan. Serta perlunya pemisahan OPD BPBD dan Kesbangpol serta Satpol PP dan Damkar, agar lebih fokus pada urusan spesifik dan penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal.
Kami juga mendesak Dinas PUPR untuk segera mencarikan solusi permasalahan banjir yang ada di Kelurahan Balai-Balai dan Kelurahan Pasar Baru.
Kemi berharap ada pendampingan dan pengawasan Inspektorat dan Bagian Hukum terkait dana TKD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran yang disalurkan sesuai dengan peruntukannya.
Kami meminta program Akreditasi UPTD Laboratorium pada Dinas Perkim LH harus diutamakan dan dianggarkan pada Perubahan Anggaran tahun 2026, mengingat keberadaan UPTD Labor cukup penting untuk pengujian sampel lingkungan.
Kami menegaskan keseriusan dalam pengelolaan sampah termasuk bank sampah yang memerlukan pelatihan dan Kerjasama dengan perusahaan. Serta melakukan evaluasi kinerja petugas kebersihan yang ada di kelurahan.
Mengenai kios-kios yang ada di pasar pusat, yang mana banyak pedagang yang menunggak sewa berbulan bulan hingga bertahun-tahun, yang menyebabkan piutang retribusi pemda terhadap kios pasar ± 17 milyar rupiah, Kami meminta Pemda agar dapat mencarikan solusinya bagaimana piutang tersebut berkurang dan pemilik kios yang ada di pasar pusat tidak merasa di rugikan. Hal ini menyangkut dengan hajat hidup pedagang pasar pusat, karena pasar merupakan jantung ekonomi di kota Padang Panjang, untuk itu diharapkan penataan kembali pasar pusat Padang Panjang.
Mengenai adanya pasar kuliner yang dibawah, kiranya ditertibkan dan ditata sebaik mungkin karena pedagang kulinerpun sudah banyak berjualan di area tersebut, tapi belum tertata dengan baik, misalnya ukuran lapak yang belum seragam dan posisi atau letak lapak yang belum rapi.
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang kiranya dapat mengevaluasi kembali program one way dan membuat rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Salah satu tujuan one way yaitu untuk meramaikan pasar, bagaimana pasar bisa aman, nyaman bagi pengunjung. Pada saat ini, informasi yang kami dapatkan ± 35% pengendara melanggar aturan seperti berhenti/parkir yang tidak pada tempatnya ataupun kendaraan yang menerobos jalur lalu lintas.
DPRD menilai penanganan kasus bullying, kekerasan, dan pelecehan anak masih lemah dan tidak terstruktur, dan meminta untuk dilakukan penyusunan SOP terpadu lintas OPD serta meminta agar penyelesaian Perda Kota Layak Anak pada tahun 2026 ini. Km
