TALIABU – Ruang digital di Pulau Taliabu memanas. Akun anonim bernama “nyong jorjoga” kini resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri setelah dinilai merugikan sejumlah pihak melalui pola unggahan yang dianggap tidak lagi sekadar kritik, melainkan serangan sistematis.
Langkah hukum ini menandai eskalasi serius. Para pihak yang merasa dirugikan memilih membawa kasus tersebut langsung ke Direktorat Tindak Pidana Siber, memotong jalur lokal yang dinilai belum memberi kepastian.
Di balik laporan itu, sorotan publik kian tajam. Akun “nyong jorjoga” disebut aktif di wilayah Pulau Taliabu dan menjadi perhatian karena kontennya dinilai cenderung menyerang pihak tertentu—baik secara personal maupun kelembagaan—dengan narasi yang berulang dan terarah.
Namun persoalannya tidak berhenti di situ. Sejumlah pengamatan menunjukkan pola yang dianggap janggal: akun tersebut tidak menunjukkan konsistensi dalam mengangkat isu publik. Banyak persoalan strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, justru luput dari sorotan.
Kondisi ini memantik kecurigaan. Muncul dugaan bahwa aktivitas akun tersebut bukan sekadar ekspresi individu, melainkan bagian dari agenda tertentu yang diarahkan secara selektif.
Informasi yang dihimpun memperkuat dugaan tersebut. Konten yang diunggah disebut kerap bersumber dari masukan sepihak, lalu “dipoles” menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan agar terlihat rapi, meyakinkan, dan seolah memiliki dasar fakta—padahal berpotensi menyesatkan publik.
Lebih jauh lagi, metode yang digunakan dinilai semakin agresif. Foto individu diduga diolah menjadi meme atau visual berbasis AI, kemudian disebarkan dengan framing tertentu yang menggiring opini. Praktik ini dinilai berbahaya karena mengaburkan batas antara fakta, opini, dan manipulasi digital.
Sementara itu, upaya penanganan di tingkat daerah dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Meski laporan telah masuk ke Polres Pulau Taliabu, para pelapor mengaku belum mendapatkan kepastian hukum, sehingga mendorong langkah eskalasi ke tingkat pusat.
Kuasa hukum dari Hajail Dorosaya S.H & Partners menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai pelaku terungkap.
“Jangan ada anggapan bahwa dengan akun anonim, identitas pelaku aman. Kami pastikan ini akan dibongkar sampai ke akar, termasuk siapa pun yang terlibat di belakangnya,” tegas Hajail Dorosaya.
Langkah yang disiapkan pun tidak main-main. Selain proses hukum, tim kuasa hukum akan berkoordinasi langsung dengan platform digital, termasuk Facebook, guna menelusuri jejak digital dan membuka identitas di balik akun tersebut.
“Kami sudah mengantongi bukti. Semua akan kami serahkan dalam proses hukum. Ini bukan sekadar dugaan, tapi akan kami uji secara hukum,” ujarnya.
Tak berhenti pada pelaku utama, penyelidikan juga diarahkan pada kemungkinan adanya jaringan di balik layar. Pihak-pihak yang diduga memberi materi, mengarahkan narasi, hingga ikut menyebarluaskan konten kini masuk radar.
“Semua yang terlibat berpotensi memiliki konsekuensi hukum—baik pengelola, penyedia konten, maupun yang ikut menyebarkan,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat keras: ruang digital bukan wilayah tanpa hukum. Di tengah derasnya arus informasi, batas antara kritik dan serangan terorganisir semakin tipis—dan ketika garis itu dilanggar, konsekuensinya tidak lagi sekadar sosial, tetapi juga pidana.
Jk
