Jember, Investigasi.News- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menyatakan sikap tegas menolak wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Universitas Jember. Penolakan tersebut didasarkan pada alasan menjaga independensi dan marwah akademik kampus.
Pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (16/05/2026) ini menilai bahwa pembangunan SPPG tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam pernyataan tertulisnya, yang ditanda tangani Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Aziz Al Fazri dan Sekretaris Salma Hidayah, menyebutkan bahwa keterlibatan kampus dalam program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus berpegang pada prinsip independensi kelembagaan.
“Perguruan tinggi bukanlah perpanjangan tangan birokrasi negara yang semata-mata bertugas mengeksekusi program kebijakan, melainkan ruang otonom yang bertugas memproduksi pengetahuan, melakukan kajian kritis, dan memberikan rekomendasi berbasis evidensi,” demikian kutipan pernyataan tersebut.
DPC GMNI Jember menggarisbawahi tiga aspek fundamental yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan pembangunan SPPG di kampus.
Pertama, aspek relevansi akademik, di mana keberadaan SPPG dinilai berpotensi mereduksi fungsi kampus menjadi operator teknis kebijakan negara jika tidak terintegrasi dengan ekosistem akademik.
Kedua, aspek tata kelola dan akuntabilitas yang dinilai masih menjadi tantangan serius berdasarkan pengalaman implementasi SPPG di tempat lain.
Ketiga, aspek prioritas kelembagaan di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti alokasi anggaran MBG yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun pada 2026.
Menurut Azis, besarnya skala program belum sepenuhnya diimbangi kesiapan sistemik dalam tata kelola, pengawasan, maupun kelembagaan.
Dalam pernyataan sikapnya, DPC GMNI Jember menuntut lima hal, antara lain: meminta Universitas Jember menjaga independensi kampus dengan menolak kebijakan yang mereduksi lingkungan akademik sebagai pelaksana proyek negara di luar mandat Tridharma, serta mendesak pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai objek ekspansi proyek MBG.
“Kami mengajak seluruh civitas academica Universitas Jember mengawal secara kritis, objektif, dan konstruktif setiap proses pengambilan keputusan terkait wacana pembangunan SPPG di Universitas Jember demi menjaga independensi kampus dan kepentingan pendidikan tinggi,” tutupnya. Js
