JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan ketersediaan dan kepastian lahan.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Seluruh program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN untuk memastikan program Asta Cita dapat terlaksana dengan baik,” ujar Ossy.
Ia memaparkan bahwa sumber daya agraria Indonesia saat ini terdiri atas sekitar 77 persen wilayah laut dan 23 persen daratan atau setara 189 juta hektare. Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan,” jelasnya.
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN saat ini terus mempercepat penyelesaian pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang masih tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Ia berharap seluruh bidang tanah pada kawasan APL dapat segera terpetakan secara menyeluruh sehingga pemerintah memiliki basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.
Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik UMJ, Ossy juga menekankan pentingnya integrasi data pertanahan sebagai tindak lanjut dari proses pemetaan. Menurutnya, pemetaan menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa maupun konflik agraria.
“Sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan basis data yang dimiliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga potensi tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
