Karimun – Pemerintah Kabupaten Karimun menunjukkan kinerja fiskal yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal itu tercermin dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Senin (22/6).
Laporan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Karimun Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi kinerja keuangan, Pemkab Karimun mencatat capaian yang menggembirakan. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,58 persen, sementara Belanja Modal terealisasi sebesar 88,05 persen. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun berjalan.
Tak hanya itu, Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karimun juga mencatat surplus sebesar Rp38,6 miliar. Capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada jalur yang sehat dan terkendali.
Kondisi fiskal daerah semakin diperkuat dengan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kas akhir tahun yang mencapai Rp70,6 miliar. Sementara itu, total aset Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami penguatan signifikan hingga mencapai Rp2,34 triliun, mencerminkan meningkatnya kapasitas dan kekuatan ekonomi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano yang mewakili Bupati Karimun menyampaikan bahwa tahun anggaran 2025 merupakan masa transisi pemerintahan yang memiliki tantangan tersendiri.
“Sebagian besar pelaksanaan APBD tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ada sejumlah program yang tetap harus dilaksanakan karena telah memiliki dasar hukum dan komitmen anggaran yang mengikat,” ujar Rocky.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan ke depan agar lebih selaras dengan visi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami berharap DPRD dapat mengkaji secara mendalam berbagai program yang telah berjalan. Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar sejalan dengan visi baru daerah serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Karimun,” tegasnya.
Rocky juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dengan capaian surplus anggaran, likuiditas yang terjaga, serta penguatan aset daerah yang signifikan, Pemerintah Kabupaten Karimun optimistis dapat terus memperkuat fondasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Melalui semangat transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antarlembaga, Pemkab Karimun berkomitmen menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat di Bumi Berazam.
Sapi’i
