Bengkalis, Investigasi.News – Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra TH, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Kasmarni juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, serta saran konstruktif yang diberikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Masukan dari DPRD merupakan bentuk sinergi yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Ersan membacakan jawaban Bupati.
Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap berbagai catatan yang disampaikan legislatif, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Langkah yang dilakukan antara lain memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembayaran.
Bupati Kasmarni meyakini, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengembangkan potensi pendapatan daerah agar kemampuan fiskal semakin kuat dan pembangunan yang dirasakan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Selain fokus pada peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menaruh perhatian besar terhadap pembenahan BUMD agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan unit usaha yang lebih kompetitif dan produktif.
Menurut Bupati Kasmarni, BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
Di sektor pelayanan publik, Pemkab Bengkalis berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, hingga pemerataan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis,” lanjutnya.
Sementara dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bengkalis terus melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, pengelolaan kas, dan penentuan prioritas pembangunan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni juga menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen terkait dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Namun demikian, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Lebih dari itu, penghargaan tersebut harus mampu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Bengkalis.
“Predikat WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perekonomian daerah, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Emi
