TALIABU | Investigasi.News – Gelombang desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengusut tuntas dugaan korupsi pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp115 miliar terus membesar. Di tengah sorotan publik terhadap penggunaan dana jumbo tersebut, masyarakat menuntut penyidik bergerak cepat, profesional, dan transparan dengan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dalam proses pengajuan hingga penggunaan pinjaman daerah itu.
Di tengah menguatnya tuntutan tersebut, nama mantan Ketua DPRD Pulau Taliabu, Meilan Mus, ikut menjadi perhatian publik. Hal itu mencuat setelah akun Facebook “Garda Informasi”, Rabu (1/7/2026), menuliskan bahwa penyidik perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga mengetahui proses pinjaman daerah tersebut, termasuk Meilan Mus.
Desakan itu pun semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat meminta Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Meilan Mus guna mengklarifikasi apakah yang bersangkutan memiliki peran atau mengetahui proses pengambilan keputusan terkait pinjaman daerah bernilai Rp115 miliar tersebut.
Menurut aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat merupakan langkah penting agar penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja. Masyarakat berharap fakta hukum dapat diungkap secara utuh melalui proses penyidikan yang independen dan objektif.
“Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini harus dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” demikian salah satu tuntutan yang disuarakan kepada publik.
Bagi masyarakat Pulau Taliabu, perkara yang menyangkut anggaran ratusan miliar rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Dana tersebut merupakan uang negara yang bersumber dari kepentingan rakyat sehingga setiap proses penggunaan maupun pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya penyidik Kejati Maluku Utara, tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak tertentu. Penyidikan diharapkan mampu menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga penggunaan pinjaman daerah tersebut, termasuk memeriksa siapa pun yang diduga memiliki peran berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Tak hanya itu, publik juga berharap Kejati Maluku Utara tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup. Penanganan perkara ini dinilai harus dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan. Kejati Maluku Utara juga didorong untuk secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik. Keterbukaan informasi dinilai penting guna mencegah munculnya berbagai spekulasi sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara akuntabel.
Bagi masyarakat Taliabu, penanganan dugaan korupsi pinjaman daerah senilai Rp115 miliar kini menjadi ujian nyata bagi komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Publik berharap proses hukum berjalan secara transparan, adil, tanpa pandang bulu, serta mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Bagi masyarakat Taliabu, penanganan perkara dugaan korupsi pinjaman daerah Rp115 miliar menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Publik berharap proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” tulis akun Facebook “Garda Informasi”. (Jk)
