Nasional- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang guna mempercepat investasi serta mendukung pembangunan infrastruktur bandara.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” kata Ossy usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.
Selain itu, menurut dia, penguatan tata kelola kebandarudaraan juga perlu didukung dengan integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Ia menjelaskan integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi dan keterpaduan perencanaan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ossy juga menekankan pentingnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Menurut AHY, sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta kualitas layanan kebandarudaraan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, dan industri kreatif.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Wamen ATR/Waka BPN didampingi antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin. ( Wahyu)
