Kepulauan Sula, Maluku Utara – Dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Sula Bahagia senilai sekitar Rp10,4 miliar menjadi sorotan publik. Isu yang berkembang memicu desakan agar aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh proses pengadaan kapal yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut.
Sorotan menguat setelah beredar unggahan di media sosial yang menyebut adanya dugaan mark-up anggaran serta ketidaksesuaian spesifikasi kapal dengan dokumen kontrak. Dalam unggahan akun Facebook Yong Jorjoga di grup Info Taliabu Update, Sabtu (25/7/2026), disebutkan bahwa kapal yang diharapkan menjadi penunjang transportasi laut masyarakat Kepulauan Sula justru mengalami berbagai kendala sejak awal beroperasi.
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan adanya dugaan proses pengadaan yang minim transparansi, serta klaim mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan oknum di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula. Namun, hingga berita ini ditulis, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula disebut dalam narasi yang beredar memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Sejumlah kalangan menilai penjelasan itu belum mampu meredam pertanyaan publik mengenai proses pengadaan maupun kondisi kapal saat ini.
KMP Sula Bahagia sebelumnya diharapkan menjadi solusi transportasi laut bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, kapal tersebut disebut kerap mengalami kendala operasional sehingga dinilai belum memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah. Mereka berharap setiap rupiah uang negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan justru menjadi polemik yang merugikan pelayanan kepada masyarakat.
Seiring menguatnya perhatian publik, muncul pula desakan agar aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, melakukan penyelidikan secara transparan apabila terdapat bukti awal yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kepulauan Sula. Publik kini menantikan langkah resmi aparat penegak hukum serta penjelasan menyeluruh dari pihak-pihak terkait agar polemik yang berkembang dapat dijawab berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan KMP Sula Bahagia.Â
Jak
