Polemik politik kembali mencuat di Kabupaten Pidie Jaya. Di tengah upaya pemulihan pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah, ruang publik justru diramaikan dengan isu desakan agar Wakil Bupati Pidie Jaya mengundurkan diri dari jabatannya. Isu tersebut berkembang luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST., MM., akhirnya angkat bicara. Saat dikonfirmasi Investigasi.News melalui sambungan telepon pada Jumat (31/7/2026), mantan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya itu mengaku mengetahui adanya desakan tersebut dari berbagai unggahan di media sosial.
Menurut Hasan Basri, jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara sehingga tidak perlu dipertahankan dengan segala cara apabila memang ada dasar hukum yang mengharuskannya mundur.
“Benar, saya juga membaca di media sosial bahwa saya diminta untuk mundur. Bagi saya tidak ada masalah, karena jabatan itu sifatnya sementara, amanah, dan tidak dibawa mati. Kalau memang harus mundur, saya siap mundur. Tidak ada masalah,” ujarnya.
Namun demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempertanyakan dasar hukum dari tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pemberhentian pejabat negara harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan pada opini atau kepentingan kelompok tertentu.
“Apa dasarnya saya diminta mundur? Bukankah semuanya ada aturan dan undang-undang yang mengatur kapan seorang pejabat harus berhenti atau mengundurkan diri? Intinya, kalau memang ada keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan saya mundur, saya siap mundur. Tapi jangan sampai ada kepentingan pihak tertentu dalam kasus ini,” tegas Hasan Basri.
Lebih lanjut, Hasan Basri mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengedepankan persatuan serta fokus membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana banjir, dibanding terus memperuncing polemik politik yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi daerah.
Menurutnya, energi dan perhatian semua pihak seharusnya diarahkan pada upaya percepatan pemulihan kondisi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
“Mari kita lebih fokus membangun Pidie Jaya yang baru saja dilanda banjir, bukan menciptakan persoalan-persoalan baru yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah,” pungkasnya.
Herry
